Politik Pemerintahan

Pembahasan RAPBD Sumenep 2020 Dianggap Cacat Hukum

Sumenep (beritajatim.com) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumenep tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep dianggap cacat hukum.

Salah satu anggota DPRD Sumenep, Decky Purwanto menilai Banggar tidak mengacu kepada Tata Tertib (tatib) dan PP 12 tahun 2018 terkait DPRD. Dalam aturannya, pembahasan anggaran dilakukan antara Banggar dengan Tim Anggaran (Timgar). Namun faktanya, pembahasan malah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Padahal aturannya sudah jelas. Pembahasan dilakukan antara Banggar dan Timgar. Yang terjadi sekarang ini malah melibatkan OPD, bukan timgar langsung,” katanya, Kamis, (28/11/2019).

Ia membeberkan, dalam pembahasan, Banggar malah membentuk beberapa kelompok kerja (pokja) yang ditugaskan untuk membahas anggaran dengan OPD. Padahal, OPD adalah konterpat komisi. “Ini kan sudah jelas menyalahi aturan. Harusnya Banggar dengan Timgar. Tiak usah dengan OPD. Karena OPD itu wilayahnya komisi,” ujar Decky.

Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mengindikasikan bahwa pembahasan anggaran secara prosedural sudah tidak sah. Sehingga sudah sepantasnya untuk tidak dilanjutkan. “Kalau prosedurnya cacat, maka bisa dipastikan hasilnya juga tidak prosedural. Ini harus menjadi catatan tersendiri bagi warga Sumenep,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumenep Ach Salim mengatakan, pembahasan RAPBD 2020 tetap dilakukan di tingkat Timgar dan Banggar. Pembentukan Pokja merupakan bagian dari teknis pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh Banggar.

Pokja melakukan pembahasan dengan OPD, hanya untuk mempermudah kajian. Karena tidak mungkin Timgar yakni Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bappeda bisa menjelaskan secara detail mengenai RKA atau kegiatan setiap OPD. “Karena itulah harus meminta bantuan OPD selaku kepanjangan tangan Timgar,” terangnya.

Selain itu, pembentukan Pokja juga untuk mempercepat pembahasan dan menciptakan APBD yang berkualitas. Apabila pembahasan dilakukan tanpa melibatkan Pokja, maka membutuhkan waktu lebih panjang, yakni sekitar satu bulan. Padahal sisa waktu saat ini sudah tidak memungkinkan, karena RAPBD maksimal disahkan menjadi APBD pada 31 November mendatang.

“Pembahasan itu tetap di wilayah Timgar dan Banggar. Kalau tidak melalui Timgar dan Banggar itu memang keliru, karena tidak sesuai dengan PP,” ucapnya. [tem/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar