Politik Pemerintahan

Pembahasan KUA-PPAS Tunggu Pemkab Jember Laksanakan Perintah Mendagri

Jember (beritajatim.com) – Terbitnya surat yang ditandatangani langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuat DPRD Jember, Jawa Timur, galau. Pembahasan soal surat tersebut mendominasi rapat antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di gedung DPRD Jember, Senin (25/11/2019).

Sebelumnya, masalah perubahan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) sempat menjadi tema perdebatan dalam Banggar dan TAPD, terkait dengan keabsahan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Banggar pun akhirnya memilih berkonsultasi kepada Pemprov Jatim.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, sesuai hasil konsultasi dengan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pekan lalu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 akan dilanjutkan, kendati ada 30 peraturan bupati mengenai SOTK yang dievaluasi Pemprov Jatim karena sebagian di antaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami pulang dari Surabaya (setelah konsultasi dengan Biro Organisasi) itu dengan wajah sangat sumringah, karena dalam pandangan kami, kami sudah punya sandaran (membahas KUA-PPAS). Ketika pertemuan fraksi, mayoritas sepakat agar pembahasan ditindaklanjuti. Jadi secara normatif (pembahasan KUA-PPAS) harus lanjut. Namun mohon maaf, saya minta tolong eksekutif selalu memberi kami kejutan. Berkali-kali di sini disampaikan bahwa permasalahan sudah clear, lah kok saya menerima tembusan surat dari Pak Tito,” katanya.

Surat tembusan dari Mendagri bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus itu diterima Itqon pada Jumat (22/11/2019) sore. “Setelah kami pelajari secara seksama, dengan terbitnya perintah Mendagri, dalam pandangan saya, evaluasi dan konsultasi (dengan pemprov) tak berlaku lagi karena ini (kedudukannya) lebih tinggi,” kata Itqon.

Dalam surat tertanggal 11 November 2019 itu, Mendagri menyarankan gubernur Jatim agar memerintahkan secara tertulis kepada bupati Jember untuk mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner, dan 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK).

Itqon menyebut surat Mendagri itu sebagai kejutan. Menurutnya, surat dari Mendagri itu menunjukkan bahwa ada masalah. Ia bertanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano yang memimpin TAPD soal surat dari gubernur sebagaimana diperintahkan Mendagri. “Apakah surat sudah masuk (ke Pemkab Jember),” katanya. Mirfano pun menyatakan bahwa belum ada surat terkait hal itu dari gubernur.

Itqon mengatakan, surat ini membuat posisi pembahasan KUA-PPAS menjadi sulit. “Tim Anggaran Pemerintah Daerah bisa saja kehilangan legal standing-nya lo. Ini yang membuat pembahasan jadi terhambat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana meminta penjelasan TAPD soal pemaknaan terhadap surat Mendagri tersebut. “Surat ini apakah reward, apakah ini punishment,” katanya. Pemaknaan ini menentukan cara pandang dalam merespons surat tersebut dan kelanjutan pembahasan KUA-PPAS.

Mirfano menyatakan, bahwa TAPD absah. “Kami ditunjuk berdasarkan surat keputusan bupati nomor 188.45/95/1.12/2019. “Jadi tim ini secara legal standing sah ditunjuk bupati sebagai tim anggaran yang punya tugas salah satunya membahas KUA-PPAS bersama Badan Anggaran. Jadi kami berharap proses pembahasan KUA-PPAS terus berjalan. Kemudian terkait surat (dari Mendagri) ini, saya belum bisa berkomentar karena belum baca. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa,” katanya.

“Saya tidak bisa memberikan (pemaknaan) apakah ini reward atau punishment, karena saya selaku pejabat pemerintah kabupaten termasuk yang dinilai. Jadi tidak mungkin kami menilai diri sendiri,” kata Mirfano.

Siswono dari Fraksi Gerindra menyatakan, bahwa surat Mendagri tak perlu ditafsirkan bermacam-macam. “Ini jelas sudah, tersurat dan bisa dibaca. Seandainya kita sebelum melakukan konsultasi ke Pemprov Jatim, kita sudah mengantongi ini, surat ini menjadi bahan argumentasi kita. Apapun yang direkomendasikan Biro Organisasi Pemprov Jatim, kita sepakat menindaklanjuti.Tapi kemudian selang satu hari, surat dari Mendagri ini turun,” katanya.

Siswono menolak melanjutkan pembahasan KUA-PPAS selama belum ada jawaban dan tindak lanjut Pemkab Jember terkait perintah dari Mendagri ini. “Mohon maaf, kalau ini dipaksa, saya selaku anggota Badan Anggaran akan walk out, tidak mengikuti,” katanya.

Nurhasan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pembahasan KUA-PPAS tetap dilanjutkan oleh Banggar dan TAPD, dan masalah surat Mendagri dibahas di Komisi A DPRD Jember. Pendapat serupa juga dilontaran dua anggota Banggar dari Fraksi Nasdem, Budi Wicaksono dan Gembong Konsul Alam. “Tidak relevan kalau ini menjadi alasan tidak dilanjutkannya pembahasan KUA-PPAS, karena alasan hanya dari surat Mendagri ini. Karena dasar dari kita adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016,” kata Gembong.

Namun Hafidi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, rapat pembahasan KUA-PPAS tidak bisa dilanjutkan tanpa ada kejelasan pelaksanaan perintah dari Mendagri dalam surat tersebut. “Ketika kita mau melaksanakan (pembahasan) ini, tapi (isi) surat itu tajam peringatannya, siapa yang mau bertanggung jawab dari hasil (pembahasan) ini? Jika memang harus ditanyakan kepada pembuat surat agar masalah KUA-PPAS tak bertele-tele, pimpinan DPRD Jember segera berangkat (ke Jakarta),” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dengan dikirimnya tembusan surat Mendagri kepada Ketua DPRD Jember, maka bisa ditafsirkan bahwa parlemen diminta mengawasi tindaklanjut pelaksanaan perintah dalam surat itu. “Kalau ini urusan eksekutif, buat apa DPRD Jember diberi tembusan. Maka kita harus bertanya kepada yang membuat surat ini,” katanya.

Itqon akhirnya memutuskan pembahasan tidak dilanjutkan. “Surat dari Mendagri ini perintah. Jelas. Jadi sesuai dengan kewenangan kami, kami tidak akan melanjutkan sebelum bupati menjalankan perintah dari Menteri Dalam Negeri. Kita butuh kejelasan, harus clear dulu. Saya putuskan saja sudah, karena surat ini tertuju ke saya, dan menurut saya surat ini perintah tegas sekali. Karena surat ini sifatnya segera, saya yakin gubernur hari ini mengirim surat. Kemudian yang kami tunggu adalah tindak lanjut dari perintah gubernur (berdasarkan surat Mendagri) ini, karena (anggota) TAPD melekat jabatannya,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Kiat Menulis Artikel Kesehatan Populer

Resep Nasi Aladin Khas Timur Tengah

Resep Sup Kikil, Gurih dan Empuk