Politik Pemerintahan

Pembahasan KUA-PPAS APBD Bojonegoro 2020 Tertunda

Bojonegoro (beritajatim.com) – Rapat pembahasan dan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Bojonegoro 2020 tertunda, Kamis (7/11/2019).

Badan Anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar setiap perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro menghadiri pembahasan dan pengesahan KUA PPAS. “Kami lanjutkan hari ini karena ada beberapa OPD yang tidak hadir, kemarin,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin, Jumat (8/11/2019)

Badan Anggaran sendiri meminta agar pembahasan KUA PPAS itu dibahas langsung oleh masing-masing kepala OPD. “Kami memberi waktu kepada Sekda memanggil dinas masing-masing untuk rapat internal dulu,” terangnya.

Sebab, beberapa usulan yang diberikan oleh Banggar DPRD Bojonegoro seharusnya bisa didengar langsung oleh setiap kepala dinas masing-masing. Meski, sebelum penetapan semua usulan tersebut sudah melalui Musrenbang pada April lalu.

“Anggota Dewan yang baru ini belum punya usulan karena memang pembahasannya sudah dilakukan Bulan Maret – April lalu,” tambah Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri.

Pokok pikiran yang diusulkan oleh badan anggaran dinilai banyak yang tidak terealisasi. Semua kegiatan dari usulan DPRD yang sudah tertuang di dalam APBD diketahui tidak sesuai kesepakatan, ternyata tidak ada yang direalisasikan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro mengatakan dalam pembahasan keuangan menjadi komitmen bersama masing-masing OPD. “Hari ini kita minta semua kepala OPD datang,” ujarnya.

Diketahui dalam draf KUA PPAS APBD tahun 2020 besaran pendapatan sebesar Rp 4,08 triliun. Sementara besaran belanja daerah sebesar Rp 5,9 triliun. Sedangkan untuk menutup besaran belanja, ada sisa lebih anggaran 2019 sebesar Rp 1,3 triliun. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar