Politik Pemerintahan

Pemalsuan Tanda Tangan Pimpinan DRPD Pamekasan Diduga Dilakukan Oknum Wakil Rakyat

Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus pemalsuan tanda tangan pimpinan anggota DPRD Pamekasan dalam sebuah proposal pengajuan bantuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)  Bank Jatim, disinyalir dilakukan oknum internal anggota wakil rakyat.

Pemalsuan tanda tangan proposal CSR Bank Jatim tersebut, berupa pencatutan tanda tangan pimpinan. Mulai dari pimpinan Komisi I hingga Komisi IV, serta pencatutan tanda tangan plus cap stempel Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman.

“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, persoalan ini sudah kami laporkan ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Pamekasan, hal itu berdasar kesepakatan dan hasil rapat bersama para pimpinan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, Minggu (12/7/2020) malam.

Selain itu, politisi muda partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan juga meminta BK DPRD setempat, agar segera menindak lanjuti persoalan yang dinilai mencemarkan nama baik institusi. “Jadi kami sudah sepakat agar Badan Kehormatan DPRD segera mengusut tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” unykapnya.

Disinggung soal oknum yang oknum yang diduga melakukan pencatutan, pihaknya enggan menjelaskan secara detail. Sekalipun disinyalir hal tersebut dilakukan oleh salah satu oknum anggota sendiri. “Soal itu kita serahkan kepada BK DPRD Pamekasan, dugaan sementara dari unsur internal,” ungkapnya.

Sementara Ketua BK DPRD Pamekasan, Khusnul Hidayat menyampaikan tengah melakukan kajian berkas laporan yang dilayangkan para ketua komisi. “Saat ini masih tahap kajian, kita lihat bukti-bukti dulu. Jadi sementara belum ada hasil,” jelasnya.

“Soal sanksi nantinya diberlakukan sesuai dengan kesalahan, karena di kode etik juga sudah lengkap. Jadi tinggal melihat permasalahannya seperti apa, sanksinya juga seperti apa. Tapi hingga saat ini kami belum bisa memastikan dan tentang dalam proses kajian,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pamekasan.

Selain itu pihaknya juga berharap persoalan tersebut segera bisa diselesaikan, sehingga nantinya instansi wakil rakyat dapat bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyambung lidah rakyat. “Semoga persoalan ini segara dapat diselesaikan socara profesional sesuai dengan tatib kode etik dan tata beracara di DPRD Pamekasan,” pungkasnya. [pin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar