Politik Pemerintahan

Pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Dibatasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto melakukan pembatasan pelayanan pengurusan administrasi dan kependudukan (adminduk) hingga bulan April mendatang. Kebijakan tersebut diambil untuk pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyu mengatakan, pelayanan administrasi di kantor Dispendukcapil hanya dibatasi bukan ditutup. “Semua pengurusan administrasi dan kependudukan bisa dilakukan secara online. Untuk sementara, hanya yang urgen-urgen saja yang kita layani di kantor,” ungkapnya, Rabu (18/3/2020).

Seperti pelayanan pengurusan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), pendaftaran ke TNI/Polri, pembuatan paspor atau untuk pendidikan harus melalui seleksi ketat sebelum bisa masuk Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Karena ada pemeriksaan suhu tubuh dan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto juga menyediakan hand sanitizer.

“Kami bekerja sama dengan Dinkes untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi masyarakat yang mengurus surat-surat ke Dispendukcapil. Pembatasan pelayanan ini akan berlangsung sampai bulan April mendatang terhitung, hari ini. Ini sesuai dengan instruksi Bupati Mojokerto dan kondisi saat ini,” katanya.

Tak hanya pembatasan pelayanan, lanjut Bambang, jam pelayanan pengurusan administrasi dan kependudukan (adminduk) juga di batasi hingga pukul 12.00 WIB. Sementara untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk sementara ditunda dulu, untuk yang memiliki surat keterangan (Suket) sudah dicetak.

“Pencetakan KTP dari suket sudah kami serahkan ke pihak desa masing-masing jadi masyarakat yang kenari mengurus KTP namun menerima suket bisa mengambil di desa masing masing. Kita juga membuka pelayanan online, ada Call Center yang mengarahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan,” katanya.

Ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan tanpa harus ada kerumunan massa. Diberlakukannya pembatasan pelayanan pengurusan adminduk ataupun secara online sempat membuat warga antre di depan kantor Disdukcapil Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko. Kabupaten Mojokerto.

Masyarakat mengaku kecewa dengan keputusan Disdukcapil Kabupaten Mojokerto karena tidak ada informasi tentang kebijakan pelayanan online maupun adanya pembatasan sebelumnya. Hal tersebut katakan salah satu warga Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

“Sedikit kecewa karena tidak ada sosialisasi. Saat Datang kesini sudah ada tulisan pengumuman, hanya yang urgen-urgen saja yang boleh mengurus di kantor, selebihnya harus online atau menunda hingga April mendatang,” pungkasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar