Politik Pemerintahan

Pilkada Ponorogo

Pelaporan LPSDK: Penantang dapat Rp 1,7 M, Petahana Cuma Rp 100 Juta

Pegawai KPU Ponorogo menempelkan pengumuman LPSDK kedua paslon Pilkada Ponorogo tahun 2020. [foto/Endra Dwiono]

Ponorogo (beritajatim.com) – Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada Ponorogo tahun ini sudah melakukan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke KPU setempat. Laporan tersebut merupakan sumbangan dana kampanye mulai dari tanggal 26 September hingga 31 Oktober 2020.

“Tahapan pelaporan LPSDK ini terakhir 31 Oktober lalu. Kedua paslon sudah melaporkan,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelanggara KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Rabu (4/11/2020).

Arwan menyebut paslon Sugiri Sancoko-Lisdyarita melaporkan mendapatkan sumbangan dana kampanye. Selain dari paslon sendiri, juga dari sumbanga pihak perseorangan. Dari paslon yang berupa uang senilai Rp 5.000.000.

Kemudian dalam bentuk barang, senilai Rp 691.425.000 dan dalam bentuk jasa dari paslon senilai Rp 676.000.000. Sedangkan dari pihak perseorangan dalam bentuk jasa senilai Rp 345.250.000.

Sedangkan untuk paslon Ipong Muchlissoni – Bambang Tri Wahono, berupa uang dari paslon sendiri sebanyak Rp 100.000.000. Selama masa penerimaan dana kampanye, masing-masing paslon sudah ada perkembangan uang masuk. Dari laporan awal dana kampanye (LADK), dimana untuk paslon Sugiri Sancoko-Lisdyarita sebanyak Rp 5.000.000 dan paslon Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono sebanyak Rp 1.000.000.

“Jadi dari LADK, hingga pelaporan LPSDK memang ada sumbangan masuk, baik itu dalam bentuk uang, barang dan jasa,” katanya.

Tahapan selanjutnya, kata Arwan, pada 6 Desember 2020, semua paslon harus melaporkan seluruh dana kampanye. Baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan kesepakatan dari kedua paslon dengan KPU Ponorogo yang disaksikan oleh Bawaslu Ponorogo, total penggunaan dana kampanye, baik masuk maupun pengeluaran maksimal diangka Rp 19 miliar.

“Yang penting maksimalnya Rp 19 miliar, jika melebihi mekanismenya tidak boleh digunakan. Bisa dikembalikan atau disetorkan ke kas negara,” pungkasnya. [end/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar