Politik Pemerintahan

Pelantikan Pejabat Pemkab Jember Berpotensi Diulang

Jember (beritajatim.com) – Pelantikan pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, berpotensi diulang. Ini dikarenakan adanya evaluasi dan revisi terhadap peraturan bupati terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 30 organisasi pemerintah daerah (OPD) oleh gubernur.

Sebanyak 30 perbup SOTK dievaluasi Pemerintah Provinsi Jatim karena tidak sesuai dengan aturan. “Konsekuensi hukumnya, pejabat-pejabat yang kena imbas hasil evaluasi gubernur ini harus dilantik ulang. Akan ada pergeseran besar-besaran pejabat di tingkat OPD sesuai hasil evaluasi gubernur,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Informasi ini diperoleh DPRD Jember setelah berkunjung ke Pemprov Jatim, Rabu (20/11/2019) lalu. “Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim kemarin juga menyatakan bahwa hasil evaluasi gubernur atas SOTK Jember itu harus diundangkan dalam bentuk perbup paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya hasil hasil evaluasi tersebut,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dilakukan percepatan hampir beberapa hari untuk menyelesaikan carut marutnya birokrasi di Jember karena begitu mendesak. “Bahkan pemprov sudah nge-desk tiap OPD dengan serius untuk mencermati. Seharusnya tiga hari setelah evaluasi, pemkab mengundangkan (hasil evaluasi) untuk dijadikan perkada 30 OPD atau perbup, termasuk mengembalikan jabatan sesuai dengan evaluasi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano menolak berkomentar mengenai evaluasi dari gubernur tersebut. Namun sebelumnya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jember, dia membenarkan ada 30 SOTK OPD yang dievaluasi Pemprov Jatim. Hanya tiga OPD yang tidak dievaluasi karena dianggap sudah sesuai aturan. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar