Politik Pemerintahan

Pelanggar Protokol Pencegahan Covid-19, Bisa Disanksi Kerja Sosial

Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol pencegahan Covid-19, Pemkab Ponorogo akan membuat payung hukum terkait penegakannya. Aturan tentang disiplin masyarakat ini, merupakan intruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2020, terkait penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Dimana untuk merealisasikan itu, di setiap daerah akan dibuatkan peraturan bupati (perbup).

“Satgas penanggulangan Covid-19 kini fokus mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tersebut,” kata Wakil Bupati Soedjarno, Senin (24/8/2020).

Soedjarno mengungkapkan jika perbup ini, yang merupakan turunan dari inpres nomor 6 tahun 2020, sudah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Saat ini, draf rancangan peraturan bupati (perbup) terkait hal itu, telah difasilitasi oleh gubernur. “Penegasan disiplin ini semata-mata untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat,” katanya.

Nantinya akan ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol pencegahan Covid-19. Dia menyebut, sanksi paling ringan adalah teguran lisan maupun tertulis. Setelah itu, akan ada sanksi kerja sosial maupun sanksi denda. Namun terkait nominal denda yang akan ditarik, Soedjarno belum dapat menyampaikan. Sedangkan untuk pelaku usaha, jika melakukan pelanggaran, rencananya juga dilakukan sanksi berupa pencabutan izin sementara.

“Dalam perbup nanti diatur tentang sanksi teguran lisan, tertulis, kerja sosial maupun sanksi denda. Untuk sanksi denda, kami belum bisa sampaikan berapa nominalnya,” pungkasnya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar