Politik Pemerintahan

Pelaku Usaha di Pamekasan Keluhkan Lamanya Proses Izin Usaha

Pamekasan (beritajatim.com) – Para pelaku usaha jasa di kabupaten Pamekasan, mengeluhkan lamanya proses perijinan yang digarap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Salah satunya dialami pelaku usaha jasa di Pamekasan, Marliansyah. Dia menilai proses perizinan relatif lambat dan cenderung merugikan para pelaku usaha, termasuk dirinya yang bergerak dalam usaha jasa.

“Kami menilai proses perizinan untuk pelaku usaha di Pamekasan sangat lambat, bahkan untuk proses verifikasi saja justru membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni sekitar setengah bulan (15 hari),” kata Marliansyah kepada beritajatim.com, Minggu (26/1/2020) malam.

Kekecewaan tersebut juga dilontarkan akibat deadline proses perizinan juga terkadang tidak sesuai regulasi. “Sebagai contoh yang kami alami, untuk proses verifikasi saja hingga saat ini belum tuntas. Itu pun masih dalam tahapan verifikasi, belum tahapan lainnya,” ungkapnya.

“Dengan kondisi ini kami sangat kecewa dengan lamanya proses perizinan di Pamekasan, karena tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen dari Pak Bupati (Badrut Tamam). Padahal keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat segala proses pelayanan di Pamekasan, termasuk soal perizinan,” imbuhnya.

Hanya saja keberadaan MPP yang berpusat di lantai dasar kompleks Islamic Centre di Jl Raya Panglegur, justru tidak sesuai dengan prioritas yang digagas pemkab Pamekasan. “Kami sangat menyayangkan kondisi ini, apa program ini hanya sebatas kamuflase semata atau bagaimana. Kalau memang ingin memperbaiki sistem, kenapa tetap terjadi seperti proses pelayanan yang lama,” sesalnya.

Sementara Kabid Perizinan DPM-PTSP Pamekasan, Khairul Komar menyampaikan bahwa proses perizinan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (OPD). “Prinsipnya setiap izin sudah ada SOP-nya dan sudah diatur dalam Perbup (Peraturan Bupati),” ungkapnya.

“Dari itu, jika memang ada persoalan yang berhubungan perizinan seperti itu, tinggal dicek saja, apa sudah sesuai dengan Perbup atau tidak. Apalagi jika persoalan izin khusus IMB, juga harus melalui tahapan tracking berkas,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar