Politik Pemerintahan

Pelaksana Tugas Dirut PD Perkebunan Jember Ditolak Buruh

Puluhan buruh menolak dan mengusir Plt Dirut PDP Kahyangan Arif Wicaksono, dari kantornya di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (8/2/2021) pagi. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Puluhan buruh menolak dan mengusir Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Arif Wicaksono, dari kantornya di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (8/2/2021) pagi.

Arif mendapat surat keputusan pelaksana tugas dari Bupati Faida menggantikan Hariyanto yang habis masa jabatannya sebagai direktur utama pada 1 Februari 2021. Namun rupanya penunjukan ini tidak disetujui kalangan buruh.

“Kami melihat penunjukan ini tidak sesuai prosedur. Bupati Faida tinggal beberapa hari menjabat. Seharusnya direktur utama yang lama dijadikan pelaksana tugas lebih dulu sampai ada pejabat definitif,” kata Dwiagus Budiyanto, juru bicara buruh.

Akhirnya, Arif tidak masuk ke kantor karena dihadang sekitar 30 orang perwakilan buruh dari lima kebun, yakni Sumberpandan, Sumbertenggulun, Kalimrawan, Gunung Pasang, dan Sumberwadung. Para buruh ini memasang spanduk bertuliskan ‘Tolak Plt Dirut PDP Bermasalah’ dan ‘Basuh Muka Gosok Gigi Lawan Arogansi’.

Arif sempat berdialog dengan para buruh. Namun para buruh ini menilai dia tak patut menduduki kursi dirut PDP Kahyangan, karena tak sesuai dengan aturan. Sebelumnya, Arif adalah Ketua Dewan Pengawas PDP Kahyangan yang justru merekomendasikan kepada Bupati Faida, agar masa jabatan Hariyanto diperpanjang sebagai pelaksana tugas.

“Ternyata rekomendasi itu tidak digubris bupati. Tapi malah menunjuk ketua dewan pengawas. Ini aneh. Kami tanyakan ke Pak Arif, apakah ini sah atau tidak, Pak Arif menjawab, ‘sah atau tidaknya bukan wewenang kami’,” kata Dwiagus.

Tidak bisa memberikan kepastian soal keabsahan surat penunjukan pelaksana tugas, Arif dilarang masuk kantor oleh buruh. “Jangan masuk dulu karena kami harus menanyakan keabsahan ini kepada bupati maupun DPRD Jember,” kata Dwiagus.

Dwiagus mengatakan, pengangkatan Arif bersifat personal. “Seharusnya untuk mengisi kekosongan ini, dewan pengawas kolektif kolegial sebagai pelaksana tugas direksi, bukan pelaksana tugas direktur utama. Kami anggap ini tidak sah,” katanya. Dia ingin agar PDP Kahyangan tetap kondusif.

Buruh sudah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat PDP Kahyangan. Menurut Dwiagus, ternyata perusahaan masih bisa berjalan walau tanpa kehadiran direktur utama. “Kemarin seminggu kosong (setelah masa jabatan Hariyanto sebagai direktur utama berakhir pada 1 Februari 2021), tetap berjalan. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Arif meminta agar masalah tersebut tak perlu dipolemikkan. “Saya ke sana sebagai dewan pengawas,” katanya. Ini karena para kepala bagian butuh berkonsultasi teknis dengannya soal operasional perusahaan. “PDP ini kan kegiatannya harian. Karena tidak ada induk semangnya, saya datang,” katanya.

Arif menyerahkan persoalan ini kepada Bupati Faida sebagai kuasa pemegang saham PDP Kahyangan. “Karena penunjukan ini kuasa bupati. Kalau serikat pekerja melarang saya ke situ, tidak boleh masuk, ya tidak apa-apa. Bekerja kan tidak harus di kantor,” katanya.

Arif juga menghormati saran-saran dari pemangku kepentingan, termasuk dari DPRD Jember. “Kita menunggu saja. Yang penting PDP ini berjalan dan tidak usah dijadikan polemik,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar