Politik Pemerintahan

Pekan Ini Tidak Pakai Masker, Warga Kota Malang Kena Denda Rp100 Ribu

Wali kota Malang, Sutiaji bersama Forkopimda Kota Malang.

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang bakal melakukan sanksi tegas terhadap warga yang abai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satunya warga yang tidak bermasker akan disanksi membayar denda Rp100 ribu.

Wali Kota Malang mengatakan, sanksi denda merupakan implementasi dari Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 yang telah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Aturan itulah yang menjadi dasar Pemkot Malang menerapkan sanksi denda.

“Karena sudah ada Perda 2 Tahun 2020 dari Provinsi Jatim, itu bisa langsung diterapkan tapi kita butuh surat tugas. Kami minta surat tugas ke Pemprov Jatim untuk pendelegasian ke Kota Malang. Semoga secepatnya. Mudah-mudahan tanggal 16 kami bisa implementasikan,” kata Sutiaji, Senin (14/9/2020).

Sutiaji mengatakan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 Pemprov Jatim sudah diatur terkait besaran denda yang dapat diterapkan oleh masing-masing kepala daerah. Dalam Perda itu besaran denda sebesar Rp500 ribu. Nominal itu sebagai patokan untuk daerah di Jatim. Kota Malang memutuskan besaran denda sebesar Rp100 ribu.

“Di Surabaya itu menerapkan Rp250 ribu. Untuk Kota Malang, denda yang diterapkan sebesar Rp100 ribu. Jadi Rp500 ribu di Perda itu sebagai patokan, maksimal jangan melebihi itu,” ujar Sutiaji.

Sutiaji, mengatakan, di Kota Malang sudah ada Perwali Nomor 30 Tahun 2020 terkait pendisplinan protokol kesehatan. Dalam Perwali itu sudah diatur pemberian sanksi berupa denda, yaitu Rp100 ribu. Perwali ini akan dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang. Draft segera dikirim ke DPRD Kota Malang, nantinya Perwali Nomor 30 tahun 2020 akan dimasukan dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Kartika mengatakan, pihaknya akam menunggu lemparan draft dari Biro Hukum Pemkot Malang. Mereka ingin ada kesamaan aturan yang tertuang dalam Perwal 30 Tahun 2020 dan Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020. Sebelum dimasukan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

“Saat ini, kami masih menunggu lemparan dari Pemkot Malang. Sebab, ada perubahan maksimal 10 pasal. Kalau penerapan sanksi dengan pihak kejaksaan sudah sampai 90 persen dan sudah matang,” tandas Made. [luc/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar