Politik Pemerintahan

Pejabat Gresik Harus Terbuka Soal Data Publik

Sejumlah OPD Gresik, Wakil Ketua DPRD, PWI Gresik dan Elemen Masyarakat Usai Mengikuti FGD Keterbukaan Informasi Publik

Gresik (beritajatim.com)– Di era digitalisasi serta keterbukaan informasi seperti sekarang. Pejabat di Pemkab Gresik harus terbuka terhadap persoalan data publik. Hal ini ditegaskan Pejabat Fungsional Pranata Diskominfo Jawa Timur Agus Dwi M saat menggelar focus diskusi grup (FGD) di Diskominfo Gresik bersama sejumlah elemen.

Dalam FGD itu, hadir Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, Kepala Dinas Diskominfo Budi Raharjo, anggota DPRD Asroin Widiana, elemen masyarakat serta organisasi kewartawanan PWI Gresik.

Dalam paparannya Agus menuturkan, bahwa saat ini penting bagi pejabat untuk terbuka soal data publik. Tapi, keterbukaan informasi publik itu juga dengan catatan. Terkait data tertentu yang menyangkut keamanan Negara yang dimasukan dalam kategori data rahasia. Tentunya tidak bisa disampaikan ke publik

“Kalau itu bisa tidak disampaikan ke publik karena menyangkut kerahasiaan negara,” tuturnya, Kamis (4/01/2021).

Agus menjelaskan, keterbukaan informasi berhubungan dengan pejabat pengelolah informasi daerah (PPID). Sebab, hal itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap para pejabat di Gresik ini bisa memahami regulasi tersebut. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. Pasalnya, tidak sedikit yang saya dampingi karena permintaan data pemohon ditolak oleh pejabat publik. Akhirnya, diadukan ke Komisi Komunikasi,” paparnya.

Masih menurut Agus, dirinya menjabarkan
di pasal 9, 10, dan 11 yang menguraikan informasi apa saja yang harus disampaikan kepada publik. Misalnya, pasal 10, informasi yang wajib diketahui publik karena bisa mengancam hajat hidup orang banyak, seperti saat ini pandemi Covid-19.

“Jika tidak memberikan informasi. Maka pejabat publik terkait ini bisa diadukan seperti yang termaktup dalam pasal 52 UU nomor 14 tahun 2008,” urainya.

Selain contoh diatas lanjut Dwi, ada contoh lain yang diinformasikan kepada masyarakat, antara lain informasi soal anggaran, pembangunan, dan program lain yang telah diatur oleh UU tersebut.

“Masyarakat berhak mengakses, minta informasi dari badan publik seperti Pemkab Gresik. Apa itu menyangkut soal anggaran, pembangunan, dan program pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Nurhamim selaku Wakil Ketua DPRD mengakui apabila Gresik saat ini butuh trobosan pada organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, masyarakat butuh informasi dan jangan sampai tertahan karena regulasi yang dibuat oleh OPD itu sendiri.

“Gresik ini kan sudah pencanangan Smart City. Tapi, kenyataannya di lapangan kita belum mampu melakukan semuanya secara digitalisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Gresik Budi Raharjo menyatakan saat ini pihaknya kesulitan untuk memiliki bank data. Sebab, kapasitas yang dimiliki Diskominfo baru 6 terabyte.

“Saya berharap bupati yang baru terpilih visi misinya kan semua jadi satu server. Kami siap menambah lagi kapasitas penyimpanan demi  perubahan Gresik Baru,” tandasnya. (dny/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar