Politik Pemerintahan

PDIP Tolak Kontrak Tahun Jamak untuk Infrastruktur di Jember

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan menolak alokasi anggaran kontrak tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2021.

“Kebijakan dan program masih belum mengedepankan kepentingan peningkatan potensi sumber daya lokal. Hal itu tampak dalam memahami kontrak tahun jamak, yang semakin membuka celah hadirnya penguasa berskala besar dan menutup peranan serta keterlibatan pengusaha lokal,” kata Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo, dalam pandangan umum fraksi menanggapi nota pengantar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021) malam.

PDIP menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan itu juga melahirkan proses marginalisasi pengusaha lokal. “Kami tegas menolak penggunaan kontrak tahun jamak dengan alasan penggunaan kontrak itu kuranglah tepat, jika hanya didasarkan pada tidak adanya anggaran,” kata Edi.

Edi juga menyodorkan dalih Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 2 disebutkan, kontrak tahun jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran. “Atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran,” katanya.

Hal ini, menurut Edi, tidak sesuai dengan argumentasi yang dibangun Bupati Hendy Siswanto. “Argumen bupati hanya bersandar pada tidak adanya anggaran dari alokasi APBD 2021 untuk membiayai program pembangunan yang membutuhkan anggaran Rp 782 miliar, yang difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu peningkatan jalan seluruh Jember senilai Rp 664 miliar, peningkatan jembatan senilai Rp 8 miliar, dan proyek instalasi penerangan jalan umum senilai Rp 110 miliar yang harapannya dapat diselesaikan selama satu tahun anggaran,” katanya.

“Manurut Fraksi PDI Penjuangan, jika pekerjaannya diselesaikan dalam satu tahun, maka bukanlah bernama multiyears atau tahun jamak. Karenanya dirasa perlu dicarikan cara lain yang tidak menabrak aturan dan memiliki nilai manfaat kepada kepentingan masyarakat,” kata Edi.

Selain itu, kebijakan kontrak tahun jamak, menurut Edi, menutup pintu evaluasi perbaikan anggaran, jika ada anggaran yang harus digeser. “Karenanya dirasa perlu untuk meminta konsultasi kepada para pihak yang memiliki kompetensi, agar setiap usulan kebijakan dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan yang baik seharusnya juga dilakukan dengan cara yang baik,” katanya.

Dalam nota pengantar Rencana APBD Jember 2021, Hendy mengatakan, infrastruktur merupakan sarana publik primer dalam menjalankan perekonomian. “Berdasarkan data jalan di Kabupaten Jember, dari 2.601 kilometer panjang jalan, terdapat 47,35 persen jalan berkategori baik, 15,32 persen berkategori sedang, dan sisanya berkategori rusak ringan dan berat,” katanya.

“Kategori rusak ini menjadi konsentrasi kami dalam penganggaran tahun 2021, sehingga sindiran Wisata Jeglongan Sewu tidak lagi menjadi status para netizen. Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD Jember yang telah menyetujui rencana kami untuk melaksanakan pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan umum dengan penganggaran tahun jamak,” kata Hendy.

Abdul Kadir Karim, mantan Ketua Tim Fokus Pengembangan Manajemen Daerah, menilai kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Jember sudah masuk kategori kedaruratan. “Merata di segala penjuru Jember. Sudah berapa nyawa yang melayang akibat jalan berlubang dan genangan air di jalan,” katanya.

Dengan kondisi ini, menurut pria yang akrab dipanggil Ading ini, kontrak tahun jamak menjadi pilihan yang paling logis saat ini. “Karena kerusakan infrastruktur selama beberapa tahun terakhir harus ditangani dengan strategi percepatan. Jangan buang waktu. Dengan penganggaran multiyears, dipastikan awal 2022, yang biasanya disibukkan dengan mekanisme penganggaran, pengadaan barang dan jasa selama tiga bulanan, akan terjadi aktivitas pembangunan infrastruktur secara masif dan sambung menyambung tanpa terputus dari pengerjaan tahun 2021,” katanya.

“Ini masalah kedaruratan, dan tentu saja kemanusiaan. Perkara secara regulatif ini terjadi multipersepsi, ya biar sajalah. Pilihan kebijakan yang harus dipilih dalam menangani situasi kedaruratan tidak bisa formil reguler,” kata Ading. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar