Politik Pemerintahan

PDIP Temukan Penyelenggara Pilkada Jember Dukung Calon Independen

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jember Widarto (baju merah) menyerahkan laporan dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada KPU Jember

Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menemukan adanya puluhan orang penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menjadi pendukung pasangan calon independen Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

Mereka adalah penyelenggara pemilu di Kecamatan Puger, Sumbersari, Kalisat, Sumberbaru, Ajung, Umbulsari, Kaliwates, Panti, Jelbuk, Silo, Jenggawah, Sukorambi, Mumbulsari.”Sekarang pilkada memasuki tahapan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan. Dari proses pencermatan dan pengamatan oleh struktur kami di tingkat ranting, tingkat desa, kami menemukan setidaknya ada 20 anggota panitia pemungutan suara, satu orang anggota panitia pemilihan kecamatan, dan lima orang anggota panitia pengawas tingkat desa yang masuk di (berkas) dukungan calon perseorangan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember Widarto, Rabu (1/7/2020).

Dugaan ini kemudian dilaporkan oleh PDI Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. “Kami menyadari betul belum tentu mereka yang masuk dalam (berkas) dukungan calon perseorangan ini pada posisi mendukung. Bisa jadi mereka tidak tahu, tidak menyadari, tidak mendukung calon tersebut,” kata Widarto.

“Tapi tentu jadi preseden buruk kalau sampai ada data penyelenggara pemilu di dukungan calon perseorangan. Di berkas (dukungan) itu ada fotokopi KTP dan formulir B1 KWK. Kalau kemudian mereka menyatakan tidak pernah mendukung, kami berharap penyelenggara pemilu terutama KPU menindaknya, karena ini penyelenggara, tidak sewajarnya (diperlakukan) seperti untuk masyarakat umum, hanya dinyatakan tidak memenuhi syarat Treatmentnya harus lebih tegas,” kata Widarto.

Jika memang semua penyelenggara pilkada itu menyatakan tak memberikan dukungan terhadap calon independen, menurut Widarto, maka mereka harus berani membersihkan nama masing-masing. “Kalau merasa tidak pernah memberikan fotokopi KTP untuk dukungan calon perseorangan, berarti kan KTP-nya dicatut. Maka dia juga harus membersihkan namanya. Kalau dia menyatakan dengan tegas kalau mendukung (calon perseorangan), maka dia harus berhenti dari posisi penyelenggara,” kata Widarto.

Widarto menyarankan kepada para penyelenggara pemilu yang merasa dicatut untuk mendukung calon perseroangan agar menempuh jalur hukum. “Kami mendorong kalau membersihkan nama ya harus ke penegak hukum, karena KTP dicatut dan bahkan ada kemungkinan tanda tangan dipalsukan,” katanya.

Komisioner KPU Jember Achmad Susanto mengatakan, kalau nama penyelenggara jelas terdaftar sebagai pendukung, maka dukungan itu tidak memenuhi syarat. “Mutlak itu. Akan tetapi, kalau ada penyelenggara yang mendukung (calon perseorangan), maka dia akan disuruh memilih,” katanya.

Penyelenggara tersebut dipersilakan memilih dua opsi: tetap menjadi pendukung atau tetap menjadi penyelenggara pemilu. Konsekuensi memilih menjadi penyelenggara berarti tidak lagi menjadi pendukung calon perseorangan. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar