Politik Pemerintahan

PDIP Sayangkan DPRD Pamekasan Belum Bentuk AKD

Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Pamekasan, sangat menyayangkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Termasuk belum ditetapkannya pimpinan definitif.

Padahal 45 anggota legislatif dari 10 partai politik (parpol) berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, sudah dilantik dan dikukuhkan sebagai wakil rakyat periode 2019-2024, di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (21/8/2019) lalu.

Namun hingga saat ini, mereka belum bekerja maksimal akibat kekosongan pimpinan yang tengah dalam proses pengajuan ke Gubernur Jawa Timur. Khususnya di posisi Ketua Dewan yang diplot sebagai kursi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai parpol pemenang Pemilu 2019 lalu.

“Belum adanya pimpinan definitif dan AKD di DPRD Pamekasan, tentunya sangat disayangkan. Sebab pembentukan AKD merupakan langkah awal tugas wakil rakyat dalam bekerja, dan seharusnya hal ini sudah dibentuk karena sekarang sudah memasuki bulan ketiga pasca pelantikan,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pamekasan, Nadi Mulyadi, Senin (21/10/2019).

Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu, apalagi gedung wakil rakyat merupakan gedung terhormat yang menjadi tempat aspirasi masyarakat. “Kondisi seperti ini jelas sangat mengganggu dan jangan biarkan prosesnya berlarut-larut, mengingat waktu dan agenda dewan semestinya mengawal pembangunan dan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

“Kami berharap polemik ini jangan terus berlanjut dan berkepanjangan, sehingga mengenyampingkan tugas dan fungsi dari wakil rakyat. Baik karena tidak menerima kesepakatan bersama untuk posisi AKD atau sebab yang lain,” harap pria yang akrab disapa Nadi.

Tidak hanya itu, pembentukan AKD juga bakal memberikan pengaruh tersendiri terhadap kinerja para wakil rakyat. “Semakin lama pembentukan AKD, maka semakin berpengaruh pada kinerja DPRD dalam pembuatan kebijakan bersama eksekutif,” tegasnya.

“Kalau berbicara demi rakyat, seharusnya para anggota DPRD Pamekasan bisa membangun komunikasi yang baik. Sehingga persoalan di internal DPRD Pamekasan, bisa segera teratasi, serta bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat secara optimal,” pungkasnya.

Komposisi di DPRD Pamekasan, yang sudah dipastikan final baru komposisi tujuh fraksi dari total 10 parpol berbeda. Masing-masing Fraksi Demokrat dipimpin Ismail, Fraksi Gerindra dipimpin Rida’i sebagai ketua, Fraksi PKS dijabat Suyono, Fraksi PKB ditempati Khoirul Umam, serta Fraksi PPP yang dipercayakan kepada Achmadi.

Sedangkan dua fraksi lainnya yang merupakan fraksi parpol gabungan, masing-masing Fraksi Madani (Golkar, PBB dan Perindo) dijabat politisi Golkor, Achmad Tatang. Serta Fraksi PAN-NasDem yang dipercayakan untuk dijabat politisi muda NasDem, Hamidi.

Termasuk sektor pimpinan khususnya di posisi wakil ketua DPRD Pamekasan, masing-masing Harun Suyitno dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hermanto dari Partai Demokrat, serta Syafiuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan ketiga Wakil DPRD Pamekasan, juga sudah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pimpinan pada Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Jum’at (11/10/2019) lalu. Hanya saja hingga saat ini posisi ketua dewan yang bakal ditempati dua politisi PPP secara bergantian, Fathor Rohman dan Halili masih dalam tahap pengajuan. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar