Politik Pemerintahan

PDIP: Rekomendasi Gakumdu Jember Tak Masuk Akal

Widarto, Wakabid pemenangan pemilu PDIP

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, Jawa Timur, mempertanyakan alasan penghentian proses temuan dugaan pencatutan kartu tanda penduduk untuk berkas dukungan calon bupati dan wakil bupati perseorangan oleh forum sentra penegak hukum terpadu (gakumdu).

“Kami tidak mengikuti proses di gakumdu. Tapi kami mendapat kabar (temuan) dihentikan karena siapa yang dituntut tidak jelas. Kami menganggap ini alasan yang sebetulnya tidak logis, ketika ngomong yang dituntut tidak ada,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Jember Widarto, Selasa (14/7/2020).

PDIP adalah pihak yang pertama kali menemukan 20 nama anggota panitia pemungutan suara, satu orang anggota panitia pemilihan kecamatan, dan lima orang anggota panitia pengawas tingkat desa yang masuk di berkas dukungan untuk duet calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Faida sendiri saat ini masih menjabat bupati Jember.

“Kami melaporkan pertama ke Komisi Pemilihan Umum, karena menyangkut penyelenggara di bawah mereka. Kemudian kami laporkan ke Bawaslu karena menyangkut lima panwas tingkat desa. Tapi kemudian Bawasli menemukan lebih dari itu,” kata Widarto. Bawaslu Jember menemukan adanya 18 orang jajarannya yang masuk dalam berkas dukungan Faida-Oktavianto yang diverifikasi faktual.

Widarto mengingatkan, bahwa dalam formulir B.1-KWK tertera jelas pasangan calon yang didukung. Ini formulir pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan. ‘Kemudian termasuk ada ancaman pidana kalau keterangan yang diberikan tidak benar, termasuk mengingkari apa yang disampaikan oleh si pemberi dukungan. Jadi jelas siapa yang dituntut, adalah pasangan calon yang menggunakan dukungan itu,” katanya.

“Bahwa kemudian pada proses penyelidikan hukumnya ternyata yang mengumpulkan tanda tangan si A, si B, tim, relawan atau apa, itu urusan penegakan hukum. Tapi yang tertera yang mengumpulkan tanda tangan adalah calon perseorangan. Jadi subyek hukum yang dituntut jelas sebetulnya. Kalau itu fakta yang berjalan di gakumdu, biar ini jadi catatan kita semua, karena alasan bahwa subyek hukum yang dituntut tidak jelas itu tidak masuk akal,” kata Widarto.

Sebagaimana diberitakan, Bawaslu Jember sebenarnya sudah menetapkan bahwa adanya dugaan pencatutan nama jajaran pengawas dalam berkas dukungan calon perseorangan bisa dijadikan temuan dugaan tindak pidana pemilu. Namun saat temuan itu dibahas di forum sentra gakumdu bersama kepolisian dan kejaksaan, temuan dugaan pelanggaran pidana ini dihentikan.

“Rekomendasi dari gakumdu seperti itu. Disimpulkan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2020 tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana pemilihan, karena identitas pelaku atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana masih kabur, dan peristiwa serta uraian kejadian dari temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara rinci, sehingga peristiwa atau perbuatan dari pelaku yang berupa fakta-fakta hukum yang merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilihan kabur,” kata Devi Aulia Rahim, juru bicara Bawaslu Jember.

Sementara itu, juru bicara Faida-Oktavianto, Rully Efendi, menyatakan, tidak ada kesengajaan pihaknya untuk memasukkan penyelenggara maupun pengawas pilkada dalam berkas dukungan. “Tidak upaya dari tim Faida-Vian untuk merusak netralitas penyelenggara pemilu. Kami menekankan kepada mereka (koordinator desa) agar jangan sampai mencatut,” katanya.

Menurut Rully, permintaan berkas dukungan itu dilakukan sejak Januari 2020 sebelum perangkat penyelenggara dan pengawas pikada dilantik. “Pada saat proses kami mengambil (bukti dukungan) KTP pada Januari itu, mereka belum resmi menjadi penyelenggara,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar