Politik Pemerintahan

PDIP Lahirkan Sembilan Rekomendasi Hasil Rakernas I

Jakarta (beritajatim.com) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan melahirka sembilan rekomendasi. Di antaranya adalah mengembalikan kejayaan rempah-rempah nusantara sampai strategi pemenangan Pilkada 2020.

“Rekomendasi ada sembilan poin. Mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI, kebinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (12/1/2020).

Poin pertama, Rakernas I PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasto menegaskan pihaknya tidak menerima berbagai tindakan pihak mana pun, termasuk kepentingan asing.

Poin kedua, lanjut Hasto, pihaknya akan menyusun langkah politik strategis guna menggagas haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.

“Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang untuk jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari,” ujar Hasto.

Dia menambahkan, poin keempat pihaknya mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mengeksplorasi flora, fauna, manusia, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Poin kelima, politikus asal Yogyakarta ini menerangkan, pihaknya akan memperjuangan pengubahan UU Pemilu untuk mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang. Yaitu lima persen untuk DPR RI, empat persen DPRD Provinsi dan tiga persen DRPD Kabupaten atau Kota.

Selain itu, PDIP juga menginginkan perubahan district magnitude (tiga sampai sepuluh kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota dan tiga sampai delapan kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

Poin keenam, tambah Hasto, pihaknya ingin Pilkada 2020 menjadi momentum memperkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan. Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong.

Poin ketujuh, tutur Hasto, pihaknya menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020. Dengan kemenangan itu, PDIP mengharapkan terjuwudnya pemerintahan daerah yang pro-wong cilik, APBD untuk rakyat sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024.

Poin kedelapan, PDIP berkomitmen untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Melindungi, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan alam raya. Setiap kader PDIP wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.

Terakhir, kata Hasto, pihaknya juga mendorong sejumlah isu dan lembaga untuk maju. Yang prioritas adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan tersebut harus didukung dengan anggaran yang memadai, riset agar mampu memitigasi bencana dan menarik investasi di lembaga tersebut.

Selain BPNP, PDIP juga mendorong kemajuan terhadap lembaga seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Narkotika (BNN) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kemudian PDIP juga mendorong kebijakan nasional bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDs melalui dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, PDIP akan mendorong kemudahan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Komitmen-komitmen itu yang didorong oleh PDIP sehingga kami ingin membawa wajah politik yang menyentuh kehidupan rakyat tetapi juga visioner dalam memajukan Indonesia Raya kita,” ujar Hasto. [hen/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar