Politik Pemerintahan

PDIP: Kami Menolak Tegas Jika Pembahasan APBD Jember Cuma Formalitas

Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, menyarankan kepada Bupati Hendy Siswanto untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait pengangkatan ratusan pelaksana tugas.

Bupati Hendy mengangkat 631 pelaksana tugas pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021.

“Langkah bupati Jember terlalu gegabah. Seharusnya bupati cukup mendemisionerkan dan mengukuhkan kembali pejabat definitif dari KSOTK 2016 yang kurang relevan untuk disesuaikan dengan KSOTK baru, untuk memuluskan pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2021,” kata Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo, Selasa (16/3/2021).

Edy mengingatkan, pelaksana tugas hanya mandataris bupati. “Artinya, pelaksana tugas tidak punya kewenangan mengambik keputusan-keputusan strategis terkait pembahasan anggaran. Sehingga hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pembahasan APBD 2021,” katanya.

“Perlu diingat ini adalah pembahasan. Bukan diskusi APBD 2021. Dalam proses pembahasannya, pasti muncul kesepakatan-kesepakatan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maupun komisi dengan OPD, agar APBD 2021 ini benar-benar berbasiskan kebutuhan rakyat Jember,” kata Edy.

“Menurut saya, agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini punya legal standing, maka bupati dan sekretaris daerah wajib hukumnya untuk berkonsultasi kepada Mendagri agar mendapatkan jawaban tertulis yang tegas dan jelas, bahwa boleh tidaknya pembahasan ini dilakukan para pejabat yang sekarang posisinya sesuai KSOTK baru ini adalah staf semua,” kata Edy.

Edy melihat banyak terjadi rotasi dan mutasi posisi jabatan dalam penempatan pelaksana tugas. “Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, ini wajib bupati dan sekda konsultasi kepada Mendagri, sehingga pembahasan ini tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” katanya.

Fraksi PDIP berkomitmen melalui semua tahapan pembahasan APBD 2021. “Kami menolak secara tegas, jika pembahasan ini bersifat formalitas,” kata Edy. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk