Politik Pemerintahan

PDIP Jember Tolak Bansos Dijadikan Politik Dagang Sapi

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak ‘politik dagang sapi’ dengan menggunakan bantuan sosial atau jaring aspirasi masyarakat (jasmas).

“Pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Rabu (10/2/2021).

Widarto meminta agar kedua lembaga saling menghormati. “Tapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian bansos atau jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis,” katanya.

PDIP memandang persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), insfrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember. “Tempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingan kepentingan kelompok apalagi pribadi,” kata Widarto.

“Banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisis yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum, utamanya wong cilik. Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik,” kata Widarto. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar