Politik Pemerintahan

PDIP Jember Tak Sreg Nama PDAM Tirta Pandhalungan

Rapat paripurna internal di DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menyetujui Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirta Pandhalungan Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna, Kamis (9/4/2020).

Namun Fraksi PDI Perjuangan memiliki catatan soal nama tersendiri. “Kami meminta untuk mencermati kembali perubahan nama Pandhalungan, karena sampai saat ini kata Pandhalungan kurang tepat digunakan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Muhammad Ghofir berharap Perumdam Tirta Pandalungan bisa dikelola secara profesional dengan tujuan bisnis yang jelas. “Para pengelola Perumdam harus diangkat berdasarkan kemampuan masing-masing. Bukan berdasarkan kolusi dan nepotisme,” katanya.

Ada empat catatan penting untuk perusahaan tersebut. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya mengingatkan agar perusahaan itu benar – benar bisa memproduksi air minum, mendistribusikannya kepada pelanggan, mendirikan, membangun dan mengelola instalasi air minum, dan membentuk dan mengembangkan unit usaha. “Kami optimistis, jika kegiatan pelayanan dilakukan dengan baik dan sungguh – sungguh, maka kehadiran Perumdam Tirta Pandalungan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, juga akan memberikan andil dalam peningkatan PAD Jember,” kata Ghofir.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa PDAM merupakan sayap penyangga daerah. “PDAM dengan anak perusahannya tersebut hendaknya mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan air minum dengan sarana yang canggih dan memadai. Selain itu perusahaan harus dikelola secara profesional, menarik biaya disesuaikan dengan tarif meteran yang tercatat, dan bukan melakukan praktik-praktik kecurangan,” kata Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol.

PPP berharap manajemen mampu berkembang secara mandiri, profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Diversifikasi usaha multi program sangat dibutuhkan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tengah-tengah pertarungan ekonomi global ini. Sebagai badan yang berorientasi bisnis, perusahaan ini harus mampu memberikan sumbangsih pendapatan yang maksimal kepeda pemerintah daerah, bukan sebaliknya, yakni selalu membebani anggaran daerah,” kata Faeshol. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar