Politik Pemerintahan

PDIP Jember Sarankan Korban Pencatutan Dukungan Perseorangan Lapor Polisi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember Widarto

Jember (beritajatim.com) – Temuan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal dugaan pencatutan kartu tanda penduduk untuk berkas dukungan pasangan calon perseorangan, Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto, dihentikan oleh rapat forum sentra penegak hukum terpadu (gakumdu).

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan menyarankan agar penyelenggara dan pengawas pilkada yang merasa dirugikan dengan pencatutan itu agar melapor ke polisi. “Kalau ternyata tidak mendukung dan merasa KTP-nya dicatut, kami mendorong agar yang bersangkutan melaporkan ke aparat penegak hukum. Saya memang tidak mendorong orang per orang melapor ke Bawaslu, kami mendorong ke aparat penegak hukum bagi yang merasa dirugikan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Jember Widarto, Selasa (14/7/2020).

“Kami tahu yang melapor ke penegak hukum harus orang bersangkutan. Jadi kami ini kencang, kritis, tapi harus tahu aturannya. Yang melapor harus orang bersangkutan, kalau pun tidak harus memberi surat kuasa kepada pengacara, bukan kami,” kata Widarto.

PDIP adalah pihak yang pertama kali menemukan 20 nama anggota panitia pemungutan suara, satu orang anggota panitia pemilihan kecamatan, dan lima orang anggota panitia pengawas tingkat desa yang masuk di berkas dukungan untuk duet calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Faida sendiri saat ini masih menjabat bupati Jember.

Bawaslu Jember sebenarnya sudah menetapkan bahwa dugaan pencatutan nama jajaran pengawas dalam berkas dukungan calon perseorangan bisa dijadikan temuan dugaan tindak pidana pemilu. Widarto sendiri menyambur positif keputusan Bawaslu tersebut.

Namun saat dibahas di forum sentra gakumdu bersama kepolisian dan kejaksaan, temuan dugaan pelanggaran pidana ini dihentikan. “Rekomendasi dari gakumdu seperti itu. Disimpulkan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2020 tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana pemilihan, karena identitas pelaku atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana masih kabur, dan peristiwa serta uraian kejadian dari temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara rinci, sehingga peristiwa atau perbuatan dari pelaku yang berupa fakta-fakta hukum yang merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilihan kabur,” kata Devi Aulia Rahim, juru bicara Bawaslu Jember.

Menanggapi itu, Widarto menilai rekomendasi gakumdu yang menyebut subyek hukum tidak jelas adalah tidak logis. “Subyek hukumnya jelas, ya pasangan calon perseorangan. Kalau kemudian di proses penyelidikan dan penyidikannya ditemukan bahwa yang memalsukan tanda tangan atau mencatut bukan pasangan calon perseorangan tapi tim atau relawannya atau siapa ya biar proses hukum berjalan,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Faida-Oktavianto, Rully Efendi, menyatakan, tidak ada kesengajaan pihaknya untuk memasukkan penyelenggara maupun pengawas pilkada dalam berkas dukungan. “Tidak upaya dari tim Faida-Vian untuk merusak netralitas penyelenggara pemilu. Kami menekankan kepada mereka (koordinator desa) agar jangan sampai mencatut,” katanya.

Menurut Rully, permintaan berkas dukungan itu dilakukan sejak Januari 2020 sebelum perangkat penyelenggara dan pengawas pikada dilantik. “Pada saat proses kami mengambil (bukti dukungan) KTP pada Januari itu, mereka belum resmi menjadi penyelenggara,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar