Politik Pemerintahan

PDI Perjuangan Tidak Ingin Surabaya Jatuh ke Tangan yang Salah

Surabaya (beritajatim.com) – PDI Perjuangan dalam konsolidasi di Jawa Timur menegaskan bahwa pilkada bukan sekedar tampilkan calon secara sembarangan. Bagi PDI Perjuangan, baru menjadi calon saja sudah harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais; memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat; dan bertanggung jawab bagi masa depan.

“Terlebih Surabaya yang menjadi icon begitu banyak identitas keberhasilan: smart city; the green city; the cultural city; dan begitu banyak identitas lainnya seperti Kota Paling Bersih dan lain-lain,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pernyatan tertulisnya, Minggu (30/8/2020).

Karena itulah, lanjut Hasto, Kota Surabaya sebagai Kota Terbesar Kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader Partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam pilkada serentak tahun 2020 ini.

Atas dasar hal tersebut, Hasto menegaslan, PDI Perjuangan tidak ingin Kota Surabaya jatuh ke tangan yang salah; ataupun jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, dan dibelakangnya berdiri mereka yang ingin merubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital.

“Kepemimpinan ke depan Kota Surabaya adalah kesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah diletakkan oleh Wali kota Mas Bambang DH, Bu Risma dan terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan tersebut,” ujar Hasto.

Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto bersama dengan Djarot Syaiful Hidayat, Tri Rismaharini, Arif Wibowo ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi. Jawa Timur ditargetkan kemenangan setidaknya 13 kabupaten/kota. Ini positif dan dengan gotong royong kita capai target tsb dengan penuh keyakinan.

Sementara, Tri Rismaharini menegaskan bahwa untuk menang di Kota Surabaya diperlukan modal sosial. Modal sosial jauh lebih penting daripada kapital.

Pada kesempatan tersebut, Hasto Kristiyanto juga sempat mengritik media tertentu sepertinya ada tarik tambang kepentingan yang berbeda antara dirinya dengan Tri Rismaharini. Menurutnya, semua taat sepenuhnya kepada keputusan Ketua Umum yang telah mendapat kewenangan dari Kongres Partai untuk mengambil keputusan. Itulah kultur demokrasi yang dibangun.

“Itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan Ketua Umum Partai. Tidak ada tarik tambang politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan,” kata Hasto. (hen/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar