Politik Pemerintahan

PCNU: Ormas Harus Tahu Diri Kalau Tak Diajak Bicara di Jember

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan sejauh ini fluktuatif. Ormas seperti NU tidak dilibatkan dalam sejumlah pengambilan kebijakan strategis untuk kepentingan masyarakat.

“Tapi kami sebagai ormas harus tahu diri kalau tidak diajak bicara. Jangankan ormas yang tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa bupati untuk melibatkan. Wong yang masuk dalam sistem trias politika saja tidak diajak omong,” kata Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin, saat menerima rombongan pimpinan DPRD di kantor organisasi itu, Kamis (30/7/2020).

Menurut Abdullah, organisasi kemasyarakatan di daerah lain, bahkan di pemerintah pusat, selalu dilibatkan dan diajak bicara untuk membahas hal-hal strategis. “Ormas ditempatkan sebagai mitra strategis,” katanya.

Hal ini tidak terjadi di Jember. Namun, Abdullah mengingatkan ormas. “Kalau ormas tidak diajak bicara, jangan kecil hati. Jangankan ormas, wong DPRD tidak diajak omong,” katanya.

Menurut Abdullah, problem utama pemerintahan di Jember adalah komunikasi. “Komunikasi yang diartikan silaturahim, bukan komunikasi dalam pengertian pragmatis politik. Seandainya dibangun, ada komunikasi yang baik insya Allah tidak akan terjadi masalah-masalah di Jember,” katanya.

Menurut catatan beritajatim.com, salah satu yang hal-ihwal paling hangat soal tidak dilibatkannya ormas dalam pengambilan kebijakan adalah mengenai pengembalian santri ke pesantren dalam situasi pandemi, awal Juni lalu. Abdullah menilai, persiapan Pemerintah Kabupaten Jember terbilang lambat dan tidak melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti NU.

“Kami di Jember menunggu. Sampai hari ini tidak ada undangan dari Pemkab Jember, walau pun kemarin sudah beredar pamflet tentang transisi santri. Yang kami pertanyakan: yang membuat siapa, dan berkoordinasi dengan siapa. Kalau itu kewenangan bupati, memang iya. Tapi tentu bupati tidak bisa menetapkan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Abdullah, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Rabu (3/6/2020). [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar