Politik Pemerintahan

PCNU Jember Dukung Audit BPK Ditindaklanjuti ke Jalur Hukum

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin

Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung agar laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintahan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti ke jalur hukum.

BPK memberikan predikat disclaimer atau tidak memberikan penilaian terhadap laporan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2019. Ini predikat terjelek di antara empat predikat hasil pemeriksaan yang diberikan BPK. Disclaimer dinyatakan jika auditor dibatasi geraknya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sangat diragukan.

“Harapan kami kepada DPRD Jember, temuan yang sudah dipublikasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tak hanya berhenti pada penilaian terjelek. Tapi harus ada tindak lanjut untuk menelusuri, barangkali ada hal-hal yang bisa ditarik pada wilayah pidana,” kata Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin, saat menerima rombongan pimpinan DPRD Jember, di kantornya, Kamis (30/7/2020).

“Karena ketika ada penyalahgunaan sehingga ada ketidakwajaran, bahkan sampai menimbulkan opini disclaimer, pasti di situ banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan keuangan. Ketika ini ditelusuri ini bisa mengarah juga ke pidana. Kami bisa memberikan support secara moral agar ditindaklanjuti,” kata Abdullah.

Abdullah meminta agar masalah ini hanya dianggap sebagai kesalahan kebijakan. “Tapi aspek kesalahannya yang bisa dituntut secara hukum harus maksimal dilakukan,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar