Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

PC LPBHNU Sidoarjo Dilantik, Berikut Programnya

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Cabang (PC) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kab. Sidoarjo menggelar rapat kerja pertama di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) Minggu (12/6/2022).

Forum dibuka langsung oleh Rois Syuriah PCNU Sidoarjo KHR. Abdus Salam. Hadir dalam acara ini beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta melantik 15 advokat, 3 notaris PPAT, akademisi, tokoh agama, bahkan Fatayat NU juga dilibatkan dalam kepengurusan LPBHNU Sidoarjo.

Rapat kerja sekaligus pelantikan pengurus LPBHNU Kab. Sidoarjo ini menyusun beberapa program kerja prioritas atau pilot projek selama lima tahun kedepan.

Dikatakan Ketua LPBHNU Sidoarjo, Sudiro Husodo Nahdlatul Ulama terus mengupayakan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat untuk pemerataan nilai keadilan.

“Keberadaan LPBHNU ini diharapkan masyarakat miskin khususnya, dapat mudah untuk mendapatkan hak dan kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan,” katanya usai raker.

Sudiro menambahkan nantinya LPBHNU juga akan membuka posko pengaduhan sampai tingkat kecamatan melalui MWC NU masing-masing. Harapannya agar dapat mengakomodir laporan dari seluruh lapisan masyarakat di semua tingkatan, mulai perkotaan sampai tingkat pedesaan. “Nanti kita juga akan merekrut para legal sesuai domisili,” ungkapnya.

Selain itu, LPBHNU Sidoarjo bakal mendorong pemerintah daerah untuk segera dilahirkannya peraturan daerah (Perda) terkait bantuan atau pendampingan hukum bagi orang miskin yang dibiayai oleh uang negara.

“Kami juga akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melahirkan perda pendampingan hukum bagi wong cilik yang dibiayai APBD,” tegas Sudiro.

Sudiro menyatakan pihaknya mendukung program Restorative Justice (RJ) atau rumah perdamaian dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Namun perlu juga dengan melibatan ulama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan yang tak harus dibawah ke ranah hukum.

“Kami meminta ulama dan tokoh agama dilibatkan dalam penyelesaian kasus lewat Restorative Justice, agar dapat meringankan proses mediasi perdamaian itu sendiri,” anjurnya. (isa/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar