Politik Pemerintahan

Patuhi Mendagri, Plt Bupati: Jember Bagian dari NKRI

Jember (beritajatim.com) – Abdul Muqiet Arief, Wakil Bupati yang juga Pelaksana Tugas Bupati Jember, Jawa Timur, berhati-hati dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019. Rekomendasi itu mengakibatkan pengembalian 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV pada posisi sebelum 3 Januari 2018.

Muqiet menyebut prosesi pengembalian jabatan ini sebagai tugas berat. “Kami harus berjibaku, harus maraton, dan tidak hanya berpikir tapi juga memeras emosi dan perasaan, karena betul-betul sebuah tugas yang sangat luar biasa,” katanya, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

Muqiet mengingatkan, bahwa Kabupaten Jember adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Oleh karena itu, sebagaimana kita tahu, setiap kabupaten dan kota selalu didampingi perwakilan pemerintah pusat yakni pemerintah provinsi dan selalu dibimbing dan diarahkan pemerintah pusat, karena kita bagian dari NKRI,” katanya.

Pemerintah pusat dan Pemprov Jatim selalu mengikuti perkembangan di Jember. “Salah satu yang kita rasakan adalah manakala ada hal-hal yang perlu diluruskan, ada hal yang perlu diperbaiki, pastilah pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam, pemerintah pusat juga akan melakukan langkah-langkah demi kemanfaatan dan kebaikan kita semua,” kata Muqiet.

Salah satu yang mendapat sorotan adalah masalah KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemkab Jember. Mendagri menerbitkan surat bernomor 700/12429/SJ itu mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus. Surat itu ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember. Dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019 itu.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat rekomendasi Mendagri sudah berusia satu tahun. Muqiet mengatakan, hal ini tidak bisa ditutupi. “Kita semua sudah tahu bahwa yang berkaitan dengan KSOTK, cepat atau lambat harus segera diselesaikan,” katanya.

“Saya tidak tahu kenapa kemudian tugas yang cukup berat justru dilimpahkan kepada kami justru ketika menjadi pelaksana tugas (bupati) Jember. Seandainya boleh memilih, saya sebetulnya memilih untuk tidak melaksanakan apa yang ditugaskan ini. Tapi karena sudah tugas, terpaksa harus kami lakukan,” kata Muqiet. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar