Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pastikan Stok Minyak Goreng Aman, Bupati Mojokerto Sidak Minimarket

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah mendatangi salah satu minimarket di Jalan RA Basoeni Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Untuk memastikan stok minyak goreng di minimarket aman, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah minimarket di wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Ini setelah pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp14 ribu per liter.

Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak, Rabu (19/1/2022) pukul 00.01 WIB kemarin. Pada tahap awal kebijakan satu harga tersebut berlaku di ritel modern dan akan menyusul berlaku di pasar tradisional mulai tanggal 25 Januari 2022. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini didampingi Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah.

“Pemerintah pusat dari Kementerian Perdagangan memberikan kebijakan untuk menyamakan harga minyak goreng setara Rp14 ribu per liter, mulai tanggal 19, pukul 00.00 WIB. Kita hari mengecek situasi di lapangan terkait dengan respon masyarakat dan pedagang minyak goreng,” ungkapnya, Kamis (20/1/2022).

Masih kata Bupati, dari hasil sidak di sejumlah minimarket di wilayah Kabupaten Mojokerto sudah menerapkan kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat tersebut. Yakni harga minyak kemasan 1 liter seharga Rp14 ribu dan 2 liter seharga Rp28 ribu. Dari hasil sidak juga diketahui terjadi respon dari masyarakat.

“Antusias masyarakat untuk membeli, meski sudah ada pembatasan untuk pembelian. Tetapi tetap saja respon masyarakat yang berusaha untuk membeli di minimarket, namun alhamdulillah saya lihat tadi stok masih ada. Kelihatannya masyarakat ini suka membeli (minyak goreng, red) yang isi ulang, kemasan botol masih tersedia,” katanya.

Terkait harga minyak goreng di pasar tradisional yang masih tinggi, lanjut Bupati, pihaknya akan menggelar Operasi Pasar (OP). Hal tersebut yang akan dilakukan pemerintah daerah jika terjadi permasalahan di tingkat bawah ketika para pedagang kecil masih membeli di atas harga Rp14 ribu per liter.

“Otomatis mereka mengalami kerugian. Nanti akan kita bantu masyarakat di pasar rakyat melalui Operasi Pasar. Karena ini kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan sangsi, kita mengikuti arahan pemerintah pusat. Sementara kita menunggu produk hukum yang resmi terkait petunjuk pelaksanaan dari kebijakan ini,” katanya. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar