Politik Pemerintahan

Pastikan KSOTK 2021 Sebelum Bahas APBD Jember

Hendy Siwanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi [foto: Setwan DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menyarankan kepada Bupati Hendy Siswanto agar berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021, sebelum membahas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Bupati menyampaikan akan menggunakan KSOTK 2016. Padahal APBD 2021 sudah harus mengakomodasi KSOTK 2021. Ini harus dipastikan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Kamis (11/3/2021).

Itqon mengatakan kondisi saat ini darurat, karena Jember belum punya APBD. “APBD Situbondo kemarin sudah disahkan. Bedanya di Situbondo tidak ada masalah KSOTK. Sementara di Jember kita tahu ada permasalahan besar terkait KSOTK,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, pada 11 November 2019, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepada Bupati Faida untuk mencabut puluhan peraturan kepala daerah mengenai KSOTK dan kembali pada KSOTK 2016. Perintah itu tak segera dijalankan Faida, dan baru dilaksanakan Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief pada medio November 2020.

Setelah kembali dari cuti kampanye, Bupati Faida memberhentikan sejumlah pejabat dan mengangkat pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggunakan KSOTK 2021. Padahal, menurut Itqon, Peraturan Bupati tentang KSOTK 2021 belum pernah resmi diundangkan.

Inilah yang kemudian membuat Itqon menyarankan kepada Bupati Hendy, agar berkonsultasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Ketika proses pembahasan dimungkinkan oleh regulasi yang ada, saya kira tidak akan ada kendala dalam pembahasan. Jadi sekarang bagaimana bupati memastikan memulai pembahasan APBD pada Maret dengan tidal ada yang dilanggar,” katanya.

Bupati Hendy disarankan meminta izin kepada Kemendagri untuk mengundangkan Peraturan Kepala Daerah KSOTK 2021. “Sejauh yang saya tahu, dalam KSOTK 2021, hanya ada perubahan pada empat bagian. Maka sebaiknya bupati dalam meminta izin kepada Mendagri disertai pernyataan atau keterangan bahwa kepala dinas yang ada tidak ada perubahan,” kata Itqon.

Menurut Itqon, posisi kepala OPD yang sudah definitif sebaiknya tidak perlu diubah dengan mengangkat pelaksana tugas. “Tidak akan selesai APBD kalau hanya berkutat dan berlarut-larut soal tata kelola biokrasi. Cukup dilakukan pengukuhan (posisi pejabat yang ada), tentunya dengan izin Mendagri,” katanya.

Itqon juga menyarankan kepada Hendy agar meminta pendampingan dari Pemprov untuk membahas APBD 2021. “Jember ini extraordinary. Jadi butuh penanganan yang extraordinary juga,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk