Politik Pemerintahan

Paslon Perseorangan Malang Jejeg Laporkan Komisioner KPU ke DKPP

Malang (beritajatim.com) – Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 dari jalur perseorangan Heri Cahyono-Gunadi Handoko, nampak kecewa. Usai break Isoma dalam Sidang Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Pilbup Malang, Rabu (2/9/2020) siang ini, paslon perseorangan berjargon Malang Jejeg ini bakal melaporkan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Sutopo Dewangga dihadapan awak media. “Karena tidak profesional dalam bekerja, kami akan melaporkan seluruh komisioner KPU ke DKPP. Karena kerja mereka ini secara tim, maka kelima orang kita laporkan ke DKPP,” ungkap Sutopo.

Menurut Sutopo, dasar dari laporan ke DKPP diantaranya, bukan dari hasil verifikasi. Tapi pada pendukung yang hak konstitusinya, harus diverifikasi oleh KPU tapi tidak dilakukan sesuai aturan.

“Dan gagalnya atau tidak terverifikasinya para pendukung yang punya hak konstitusi dipicu oleh KPU. Bukan dipicu oleh kami. Karena seluruh komisioner KPU bekerja tidak profesional, maka kami laporkan ke DKPP,” tegasnya.

Sutopo menambahkan, salah satu sebab pelaporan itu adalah penundaan waktu sepihak yang dilakukan KPU pada saat verifikasi faktual syarat minimal dukungan. Hal lain lagi yang menjadi alasan Malang Jejeg melaporkan komisioner KPU ke DKPP adalah perihal perubahan data administrasi.

“KPU merubah hasil verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi yang sebelumnya dinyatakan lolos 93 ribu sekian, mendadak tanggal 10 (Agustus, red) diturunkan menjadi 84 ribu sekian. Apa dasarnya? Merubah data itu harus bersurat ke KPU RI. Karena data administrasi yang sudah ada di form BA2, itu dikirimkan ke server KPU RI. Sehingga tidak semudah itu menaikkan dan menurunkan,” paparnya.

Malang Jejeg kemudian menyebut jika KPU Kabupaten Malang tidak profesional. “Saya yakin itu ilegal. Karena tidak ada surat KPU RI. Dan yang berhak untuk menaikkan dan menurunkan itu adalah KPU RI, setelah KPU Kabupaten Malang bersurat. Apalagi lalu dikembalikan lagi, ke 93 ribu. Ini tidak profesional,” pungkas Sutopo. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar