Politik Pemerintahan

Paslon LADUB Laporkan Akun abahsanusi.n1 ke Polres Malang

Malang (beritajatim.com) – Tim Penasehat Hukum Paslon nomer urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LADUB), melaporkan akun instagram abahsanusi.n1 ke Polres Malang, Jumat (13/11/2020).

Tanda terima laporan atau pengaduan ke Polisi itu, bernomor 052/IX/2020 dan ditujukan langsung kepada Kapolres Malang, diterima hari ini tanggal 13-11-2020 dengan nomor agenda B/2312/XI/2020.

Pengaduan dilakukan langsung Ketua Tim Hukum Paslon LADUB, Dahri Abdussalam SH. “Kita buat pengaduan ke Polres Malang. Kami berharap pak Kapolres menindaklanjuti laporan kami. Karena dalam akun instagram abahsanusi.n1 yang mengupload gambar Bu Nyai Lathifah sambil menunjukkan jari telunjuk atau angka satu seolah-olah mendukung Sanusi, adalah sebuah kabar bohong. Ini sangat tidak etis dan melanggar aturan hukum,” tegas Dahri.

Selain mengadukan ke Polisi, Tim Hukum LADUB juga membuat laporan serupa ke Bawaslu Kabupaten Malang. Menurut Dahri, alasan-alasan yang menjadi dasar laporan bahwa pada tanggal 5 November 2020 kami mendapatkan temuan berupa postingan status yang diunggah pada tanggal 5 November 2020 melalui akun instagram a.n. yang berbunyi “JANGAN SAMPAI SALAH PILVI YA GUYSS. Alhamdilillah akhirnya Bu Nyai Lathifah dan tim ladub berubah haluan. Mangga para pendukungnya pindah mendukung nomor l”

Postingan tersebut, lanjut Dahri, diunggah pertama kali oleh akun instagram a.n. mr aliureni pada tanggal 5 November 2020 pada jam 17.27 WIB, yang selanjutnya diunggah ulang pada jam 18.02 WIB oleh Sdr. Drs. H. Sanusi, MM melalui akun instagramnya dengan nama akun @abahsanusi.nl.

Dahri beranggapan, postingan tersebut di atas merupakan berita bohong atau berita HOAX yakni berupa informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta bahkan cenderung bermuatan (berkonten) fitnah. “Karena sampai dengan saat ini Bu Nyai Lathifah dan Tim LADUB (Calon Bupati Nomor nomer 2) tidak pernah menyatakan atau setidaknya menyampaikan niat untuk berubah haluan mendukung pasangan calon bupati No. 1 SANDI,” tegasnya.

Dahri melanjutkan, oleh karena postingan tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dengan demikian Sdr. Drs. H. Sanusi, MM. melalui media sosial (instagram) telah menyebarkan berita bohong atau berita HOAX yang sesat dan dapat menyesatkan publik serta bermuatan (berkonten) fitnah dan merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LADUB).

“Sebagai seorang calon bupati, Sdr. Drs. H. Sanusi, MM tidak sepatutnya mengunggah berita bohong atau berita HOAX yang bermuatan (berkonten) fitnah. Karena sebagai publik figur (calon Kepala Daerah) seharusnya dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat untuk bersikap jujur dan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 dan merugikan pasangan lain khususnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No. 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LADUB),” ujarnya.

Dahri melanjutkan, barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

“Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, demi mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 yang jujur, adil, demokratis, dan beradab. Dengan ini kami mohon kepada Ketua Bawaslu. Kabupaten Malang untuk menialankan fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah dengan melakukan tindakan agar Bawaslu melakukan teguran keras kepada calon bupati Sdr. Drs. H. Sanusi, MM. sesuai dengan hukum yang berlaku,” paparnya.

Masih kata Dahri, pihaknya berharap Bawaslu juga memberi sanksi kepada Sdr. Drs. H. Sanusi, MM. sebagai Calon Bupati Malang periode 2020-2025 sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bawaslu harus memberi rekomendasi kepada pihak yang berwajib untuk melakukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu, Goerge Da Silva menuturkan, tim hukum LADUB memang mengadukan persoalan ini ke Bawaslu pada tanggal 9 Nopember 2020 lalu melalui surat via kurir. Bukan pelapor secara langsung.

Sementara akun instagram itu update tanggal 3 Nopember 2009. Seharusnya, sambung George, laporan atau pengaduan ke Bawaslu apabila ada dugaan kampanye yang melanggar segera dilaporkan sebelum melewati batas waktu yakni 7 hari. Namun, pihaknya sudah meminta tim Hukum paslon nomer 2 agar mendatangkan langsung pelapor. Tapi yang terjadi, pelapor asli tidak kunjung datang ke Bawaslu.

“Kami sudah menunggu pelapor datang langsung dengan membawa KTP asli. Jadi mulai tanggal 3 Nopember 2020 sampai tanggal 9 Nopember 2020 seharusnya pelapor datang sendiri, tapi tidak juga datang. Kemudian tanggal 10 dan 11 Nopember 2020 kami aktif dengan meminta tim LADUB agar memperbaiki berkas laporannya kembali sebagai syarat formil dan materil. Tapi tak kunjung dilengkapi. Sehingga, karena sudah melampaui batas laporan waktu 7 hari , kami tidak dapat memproses pengaduan tersebut. Kami juga sudah kontak kuasa hukum paslon, tapi jawabnya selalu nanti, nanti saja,” beber George.

Sementara itu, menanggapi pengaduan tim hukum Paslon LADUB, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, Sabtu (14/11/2020) menuturkan, masih akan melakukan kajian lebih dulu. Pihaknya membenarkan apabila ada pengaduan soal tersebut.

“Kita masih lakukan kajian lebih dulu. Apakah dalam postingan tersebut ada unsur pelanggaran kampanye. Kalau hasil kajian mengarah kesana (pelanggaran kampanye), pastinya menjadi domain Bawaslu untuk menangani persoalan itu,” tegas Andaru. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar