Politik Pemerintahan

Paslon 01 Sebut Rekrutmen CPNS Banyuwangi Tak Untungkan Putra-putri Daerah, Ini Faktanya

Banyuwangi (beritajatim.com) – Debat pamungkas pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi berlangsung seru. Kedua pasangan beradu gagasan dan pematangan visi misi masing-masing.

Dalam debat bertemakan ‘Pembangunan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan’ itu, kedua pasangan calon baik Yusuf Widyatmoko dan Gus Riza, serta Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sugirah mantab bersama untuk membangun ekonomi kerakyatan. Meskipun, jalur dan strategi mereka berbeda.

Namun, ada hal menarik dalam debat itu terselip pertanyaan dari pembawa acara tentang restrukturisasi birokrasi dalam pembangunan sumberdaya aparatur pemerintahan. Awalnya, pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan nomor urut 1.

“Berbicara struktur organisasi, untuk merger dinas ini sangat penting. Merger Dinas efisien SDM dan anggaran yang ada. Kami akan mengutamakan para staf, mereka diberi waktu yang baik, sehingga mereka melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat dilayani dengan baik,”

“Maka, para karyawan staf di Pemda diberi waktu yang cukup menjalankan tugas yang sesuai tupoksi yang jelas. Sehingga mereka tidak diberi tugas-tugas tambahan yang tidak jelas,” kata Cabup Yusuf Widyatmoko, Kamis (3/12/2020).

Dia menyebut, tugas tambahan yang diberikan kepada staf ASN Pemda dinilai mengganggu tugas utama. Pihaknya berjanji akan memperbaiki sistem itu.

“Sehingga, mereka dapat melayani dengan nyaman dan masyarakat dilayani dengan nyaman juga,” katanya.

Sementara itu, pasangan calon 02 menanggapi jawabab itu. Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam pemerintahan.

“Ini sudah dilakukan selama 10 tahun oleh bupati sebelumnya. Ke depan dengan pengurangan jabatan di eselon 4 ini, maka penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan Pemerintah Daerah,”

“Di mana, rekrutmen CPNS oleh pemerintah cukup baik dengan kualifikasi cukup tinggi oni menjadi salah satu cara pemerintah daerah mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga akan terjadi reformasi birokrasi yang lebih baik lagi ke depannya,” kata Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Hal itu ditanggapi serius oleh Yusuf Widyatmoko. Menurutnya, rekrutmen CPNS di Banyuwangi tidak menguntungkan bagi putra-putri daerah. Dia menyebut, langkah itu ke depan jika pasangan ini terpilih akan mengubahnya.

“Standar ini terlalu tinggi, ini terlalu tinggi se Nasional bahkan seluruh Indonesia. DKI saja, 2,8 (IPK), Banyuwangi 3,5 Maka ini ke depan akan kita ubah,” ucap Yusuf dengan nada tinggi.

Berdasarkan data, peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Banyuwangi yang lolos sebanyak 1240 orang. Dari jumlah tersebut 1.124 orang atau 91 persennya adalah putra-putri daerah Banyuwangi. Sementara yang dari luar Banyuwangi hanya 116 orang, atau hanya 9 persen.

Sebelumnya, syarat untuk para pelamara CPNS di Banyuwangi memang telah ditentukan. Di antaranya, Indek prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5 untuk perguruan tinggi terkadreditasi C, IPK 3,25 untuk akreditasi B dan IPK 3,00 untuk akreditasi A. Sedangkan formasi disabilitas, IPK minimal 2,75. Untuk formasi ini usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi maksimal 35 tahun saat pendaftaran. [rin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar