Politik Pemerintahan

Pasca Tahun Politik, Kebebasan Berekspresi Dibayangi Ancaman Kriminalisasi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang menggelar diskusi Kebebasan Berekspresi Vs Kriminalisasi.

Malang (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang menggelar diskusi Kebebasan Berekspresi Vs Kriminalisasi, Senin, (28/10/2019). Diskusi dilakukan untuk merespon tahun politik sepanjang 2018 – 2019 yang telah memunculkan ketegangan dan polarisasi masyarakat.

Diskusi ini melibatkan perusahaan media, praktisi hukum, aktivis, bloger, pegiat demokrasi dan sebagainya. Pasca tahun politik, meski suhu politik yang panas mulai berangsur turun, dampak dari tingginya tensi itu masih kental terasa. Media sosial masih dijejali dengan konten bernuansa hoaks maupun disinformasi.

Ketua AJI Malang, Mohammad Zainuddin menyebut, pasca tahun politik itu juga melahirkan berbagai kebijakan beraroma memperketat kontrol terhadap kebebasan pers, berekspresi dan berpendapat. Bahkan pemerintah sering menerapkan kebijakan pembatasan internet terutama bila terjadi konflik maupun unjuk rasa dalam skala besar. Ini melanggar hak atas akses informasi.

Muncul pula sejumlah perundangan yang kontra dengan semangat kebebasan berekspresi, berpendapat dan kemerdekaan pers. Termasuk pula mengendurkan semangat pemberantasan korupsi. Seperti RKUHP, disahkannya revisi UU KPK dan berbagai perundangan lainnya. Jaminan berupa perlindungan terhadap jurnalis pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Saat gelombang unjuk rasa di berbagai daerah menolak berbagai perundangan itu pada September 2019, tidak sedikit jurnalis jadi korban kekerasan. Aparat bukan sekedar menghalangi kerja jurnalistik, tapi juga mengintimidasi dan bahkan menganiaya jurnalis. Tercatat saat itu ada lebih dari 10 jurnalis di berbagai daerah jadi korban kekerasan aparat saat meliput aksi unjuk rasa.

“Di Malang, sejumlah jurnalis menjadi korban aparat yang membabi buta menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa aksi di depan gedung DPRD Kota Malang,” kata Mohammad Zainuddin.

AJI Malang mencatat masih ada pelarangan dan sensor terhadap kerja jurnalis di Malang pada 2019 ini. Pelaku pelarangan pemuatan dan sensor berita itu adalah adalah oknum kepolisian maupun institusi pemerintah.

Di tahun – tahun mendatang, jurnalis dan media tetap menghadapi berbagai ancaman serupa. Baik itu kekerasan sampai kriminalisasi produk jurnalistik. Setidaknya ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam dan mengkriminalisasi jurnalis serta media. Di luar itu, UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap berpotensi dipakai sejumlah pihak untuk menjerat jurnalis, media maupun pegiat demokrasi dan HAM.

Ancaman terhadap kebebasan pers, berekspresi dan kebebasan berpendapat itu melanggar konstitusi. Kemerdekaan berekspresi dan mendapatkan informasi dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E dan 28 F. Serta UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Diharap diskusi terarah ini memunculkan kesamaan perspektif dan sikap bersama dalam merespon potensi atau kekerasan yang dialami jurnalis maupun aktivis,” tandasnya. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar