Politik Pemerintahan

Pasca Sanksi dari Gubernur, Kapan APBD Jember 2021 akan Dibahas?

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Foto: Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Belum adanya peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 membuat Bupati Faida terkena sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Tiga bulan lagi tahun anggaran 2020 berakhir, dan memasuki tahun anggaran 2021. Kapan APBD Jember Tahun Anggaran 2021 akan dibahas legislatif dan eksekutif agar tak kembali terlambat?

Bupati Faida mengatakan, sudah mengajukan Rancangan APBD 2021. “Kami ajukan paling awal, tepat waktu. Kenyataannya sampai hari ini tidak dibahas juga oleh DPRD. Dan itu saya sangat paham, karena situasi politiknya memang sedang demikian,” katanya, di Rumah Sakit dr. Syaiful Anwar Malang, Rabu (9/9/2020).

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, masih ada persoalan dari naskah rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang diajukan bupati. Persoalan ini sudah dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. KUA-PPAS adalah dasar pembahasan Rancangan APBD yang harus disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif terlebih dulu.

“Ada perbedaan persepsi terkait tahapan pembahasan. Ada tahapan bahwa KUA-PPAS baru bisa dicetak dan dikirimkan ke DPRD setelah melampirkan Perbup RKPD (Peraturan Bupati Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Itqon.

Bupati Faida mengirimkan dokumen KUA-PPAS APBD 2021 ke DPRD Jember pada 10 Juli 2020. “Dalam aturan di Peraturan Mendagri, Perbup tentang RKPD Jember baru bisa diundangkan maksimal tujuh hari setelah Peraturan Gubernur tentang RKPD Jawa Timur disahkan. Nah, RKPD Provinsi ini baru disahkan pada 20 Juli 2020. Jadi bagaimana mungkin KUA-PPAS APBD Jember lahir 10 hari sebelumnya?” kata Itqon.

Itqon sudah mendapat konfirmasi dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jawa Timur bahwa validasi dan pengundangan Peraturan Bupati RKPD Kabupaten Jember baru dilakukan pada 11 Agustus 2020. “Jadi idealnya, bupati paling cepat mengirimkan KUA-PPAS ke DPRD Jember pada 12 Agustus 2020,:” katanya.

Namun saat KUA-PPAS belum dibahas, bupati malah sudah mengirimkan naskah rancangan APBD 2021 pada 18 Agustus. “Kami Badan Anggaran masih menganggap bahwa KUA-PPAS ini belum ada karena bupati belum mengirim rancangan KUA-PPAS tertanggal minimal 12 Agustus. Persepsi kami ini masih tahap pembahasan KUA-PPAS, persepsi bupati ini sudah tahapan pembahasan Rancangan APBD 2021,” kata Itqon.

“Kalau kami undang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk membahas KUA-PPAS, saya yakin tidak akan mungkin hadir. Tapi kalau kami tulis undangan untuk membahas RAPBD, mohon maaf, ini cacat genealogis. Ini ibarat bayi lahir sebelum ibunya hamil,” kata Itqon. Kendala ini membuat Pemprov Jatim akan memfasilitasi lagi, termasuk isi naskah KUA-PPAS.

Itqon akan berupaya agar Peraturan Daerah APBD 2021 disahkan. “Sebab saya tanya ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dua tahun berturut-turut pakai peraturan kepala daerah itu tidak ada normanya. Kalau kita tetap pakai peraturan kepala daerah, berarti nominal anggaran (APBD tahun itu) adalah seperdua belas anggaran tahun sebelumnya. Kalau pakai seperdua belas lagi (pada 2021), bisa-bisa dari Rp 4 triliun APBD Jember bisa-bisa tinggal beberapa ratus miliar,” katanya.

“Kalau APBD Jember dua kali pakai peraturan kepala daerah, saya yakin kiamat, karena belum ada normanya. Saya berharap pemerintah pusat dan gubernur betul-betul mengawal betul Kabupaten Jember. Saya lihat ini betul-betul abnormal. Kalau tidak ada ketegasan pemerintah pusat dan gubernur, ini sinyal bahaya untuk Kabupaten Jember ke depan,” kata Itqon. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar