Politik Pemerintahan

Pasca Pilkades, Beberapa Desa di Gresik Ajukan Gugatan

 Warga Memprotes Pelaksanaan Pilkades di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Gresik

Gresik (beritajatim.com)– Pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) 31 Juli 2019 lalu. Beberapa desa mengajukan gugatan. Langkah ini diambil karena sejumlah calon kepala desa mengindikasi adanya kecurangan.

Kendati ada gugatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik selaku penanggungjawab, tidak mau ambil pusing.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo mengatakan, aduan-aduan atau gugatan yang muncul itu dianggap hanya mengada-ada. Pasalnya, pihaknya belum menemukan adanya persoalan yang berakibat fatal.

“Saya kira laporan itu tidak mendasar dan lemah pembuktiannya,” ujarnya, Rabu (7/08/2019).

Masih menurut Edy, kasus yang terjadi di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Gresik beberapa waktu lalu sudah sangat jelas ada aturannya. Panitianya pun juga sudah mengirimkan berita acara.

“Terkait dengan persoalan itu kami sedang menyiapkan surat keputusan. Isinya, calon nomor urut 3 M Ajir Sayuti menjadi pemenang kepala desa yang sah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pilkades Klangonan lalu diikuti tiga pasang calon. Ketiganya sama-sama kuat. Dua calon Kades yang mendapat suara sama. Yakni, Oki Hasmono dan M. Ajir Suyuthi. Calon nomor urut 2 dan 3 itu sama-sama mendapatkan 563 suara. Sementara calon lainnya, yakni Kamiludin, meraih 509 suara.

Atas dasar itu, sesuai aturan di Perbup nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades sudah disebutkan. Jika perolehan suara sama maka pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak di TPS paling banyak pemilihnya.

“Ada 4 TPS saat pilkades. Yang paling banyak pemilihnya adalah TPS 1 dan 2. Di TPS tersebut yang unggul adalah calon nomor 3. Artinya, yang keluar sebagai pemenang nomor 3,” imbuhnya.

Edy menambahkan, mengenai pilkades di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo. Dimana panitia didemo agar melakukan pencoblosan ulang. Kasusnya, berbeda yang terjadi di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Gresik.
Hal yang sama juga dialami di Desa Bambe, Driyorejo. Kasusnya sama halnya di Desa Sumput. Hak pilih warga banyak yang dirampas. Pelaksanaan pilkadesnya pun juga molor hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Padahal aturannya selesai pukul 13.00 WIB.

“Salah satu cakades Bambe Suparlan mengaku pihaknya sudah menyurati Bupati Sambari Halim Radianto atas persoalan yang ada. Pihaknya juga berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Satu hak pilih bisa mengambil dua tiga surat suara. Kemudian banyak juga yang gagal mencoblos karena pencoblosan ditutup,” paparnya.

Pilkades Desa Bambe diikuti oleh tiga calon. Yakni, Moch Syafi’i memperoleh 532 suara, Mudjiono mendapat 1.739 suara, dan Suparlan 1.657 suara. Dari 5.701 daftar pemilih tetap (DPT), hanya 3.988 yang mencoblos. Sisa 1.713 lainnya tidak mencoblos.

“Sempat kisruh saat pilkades. Banyak warga yang tidak bisa mencoblos,” tandasnya. [dny/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar