Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pasar Hewan Magetan Ditutup, Komisi B DPRD Magetan Bakal Panggil Dinas Peternakan

ilustrasi pasar hewan

Magetan (beritajatim.com) – Ditutupnya pasar hewan seluruh Magetan mulai Selasa (17/5/2022) membuat para pedagang ternak mengeluh. Mereka kecewa dengan kebijakan Pemkab Magetan yang memutuskan secara sepihak untuk menutup pasar hewan. Padahal, mereka menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi di pasar hewan.

Ketua Komisi B Hari Gitoyo sempat mendengar adanya pedagang yang mengeluh. Pihaknya berencana memanggil dinas terkait untuk diajak rapat dengar pendapat (RDP) terkait penutupan pasar hewan karena adanya 24 sapi di Magetan yang terjangkit PMK.

“Menjelang Idul Adha 2022, kebutuhan daging sapi dan kambing pasti akan melonjak. Harga pasti sedang bagus-bagusnya. Tentu kami mengharapkan pasokan daging terjaga dan hewan ternaknya dalam kondisi sehat. Tapi, penutupan pasar hewan ini perlu koordinasi yang mendalam.dulu dengan para pedagang, jelas ini berdampak besar bagi ribuan pedagang sapi di wilayah Magetan,” kata Hari Gitoyo, Selasa (17/5/2022).

Hari menyebut pihaknya prihatin ketika banyak peyernak sapi rakyat yang mengalami kerugian karena sapinya terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). dDia meminta Dinas Peternakan dan Perikanan untuk segera melakukan tindakan preventif dan kuratif yang tepat. Tentunya juga harus melibatkan dsn memikirkan dampak pada rakyat dalam pengambilan kebijakan.

“Kami minta agar OPD terkait segera mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Baik yang bersifat preventif maupun kuratif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait serta jangan lupa rakyat harus dilibatkan,” tegasnya.

Dia meminta agar koordinasi terkait ditutupnya pasar hewan harus mempertinbangkan pendapat dari pedagang. Semua, pedagang terbaik pasti mengharap kalau pasar dibuka terlebih menjelang Idul Adha. Pemerintah harus kembali mengkaji terkait penutupan pasar hewan.

“Kemudian hasilnya untuk segera disosialisasikan dan dipublikasikan secara masif dan cepat kepada masyarakat sehingga tidak timbul gejolak yang mengganggu stabilitas ekonomi. Kami.akan gelar rapat dengar pendapat dan memanggil Dinas Peternakan dan Perikanan,” jelasnya. (fiq/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar