Politik Pemerintahan

Paripurna Angket Diwarnai Bunga, ‘Maju Tak Gentar’, dan Debat Soal Nasi Kotak

Jember (beritajatim.com) – Sidang paripurna hak angket yang digelar DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (30/12/2019) diwarnai sejumlah hal yang langka terjadi sepanjang sejarah politik parlemen setempat pasca reformasi.

Selain dihadiri 46 orang dari 50 anggota DPRD Jember (terbanyak sepanjang sejarah sidang paripurna di luar paripurna pelantikan), sidang paripurna angket ini juga dihadiri puluhan orang warga dari berbagai elemen. Bahkan perwakilan Pengurus Cabang NU Jember, Sofyan Tsauri, juga ikut hadir dalam sidang paripurna internal terbuka ini.

Karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat juga mengalir dari semula hanya sembilan buah, bertambah hingga belasan. Sebagian karangan bunga diletakkan di halaman gedung DPRD Jember dan sebagian di luar gedung dekat gerbang masuk. Semua karangan bunga itu berisi ucapan selamat pembentukan panitia khusus hak angket dan dukungan terhadap parlemen.

Sementara itu, dinamika sidang paripurna yang dipimpin Agus Sofyan, Wakil Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, juga berlangsung gegap gempita. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurhasan sempat menyatakan keberatan dengan suplai sumbangan puluhan nasi kotak dari seseorang yang tak disebut namanya yang dibawa masuk ruang paripurna. “Ini gratifikasi,” kata Nurhasan keras.

Menurut Nurhasan, jika memang sekretariat DPRD Jember tak memiliki anggaran untuk menyediakan konsumsi, maka tak perlu menerima sumbangan dari pihak lain. “Saya larang anggota Fraksi PKS untuk menerima nasi kotak itu,” katanya saat memberikan pernyataan fraksi.

Pernyataan Nurhasan diinterupsi dan dibantah Siswono dari Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. Menurutnya, pemberian nasi kotak itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat dan ia tak setuju disebut gratifikasi. “Itu pemberian hamba Allah,” kata Siswono. Namun dia tak tahu siapa yang memberi.

Siswono mendapat dukungan dari juru bicara Fraksi Pandekar Nyoman Aribowo. “Saya sangat menghormati niat baik seseorang siapapun itu, dengan mengirimkan nasi. Maaf, Pak Nurhasan tidak boleh lebay. Yang namanya gratifikasi itu penerimaan di atas Rp 1 juta. Masa nasi satu kotak harganya Rp 1 juta. Itu tidak masuk gratifikasi. Tidak apa-apa, kalau Pak Nurhasan tidak mau, biar saya yang makan dua-duanya,” katanya.

Nyoman lantas memimpin para anggota DPRD Jember dan hadirin sidang paripurna untuk berdiri dan menyanyikan lagu ‘Maju Tak Gentar’. “Kita nyanyi sama-sama. Kita membulatkan tekad, tidak boleh masuk angin, harus benar-benar tegak lurus, kita harus maju tak gentar membela yang benar,” katanya. Mendadak suasana sidang paripurna jadi heroik, karena 46 anggota DPRD Jember berdiri dan mengepalkan tangan sembari bernyanyi bersama.

Tak hanya itu, Nyoman juga bikin heboh, karena menempelkan kertas manila putih bertuliskan ‘Bukan gak penting’ di podium pidato. Menurutnya, ini reaksi terhadap pernyataan Bupati Faida yang menganggap penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Jember tidak penting. Pernyataan ini ditayangkan Kompas TV dan menjadi viral di media sosial. “Dewan yang dipilih rakyat punya hak politik yang salah satunya hak interpelasi dan seterusnya,” kata Nyoman.

Kehebohan pamungkas terjadi, saat di pengujung sidang paripurna, Jumadi Made, salah satu aktivis, menginterupsi dan meminta izin pemberian bunga kepada para anggota DPRD Jember. Agus Sofyan pun kemudian menutup sidang paripurna dan mempersilakan sejumlah perempuan cantik berbaju biru maju memberikan setangkai bunga masing-masing kepada para pimpinan DPRD. Bunga juga diberikan kepada sebagian anggota Dewan lainnya.

PRD Jember akan menggelar sidang paripurna membahas usulan hak angket, sesuai usulan tujuh fraksi DPRD Jember yang ditandatangani 43 orang legislator. Usulan hak angket meluncur, setelah Bupati Faida tidak menghadiri undangan sidang paripurna jawaban interpelasi, Jumat (27/12/2019) lalu.

Bupati juga tidak mengutus perwakilan untuk membaca jawaban secara tertulis. Bupati Faida justru meminta agar paripurna dijadwal ulang, dengan alasan agenda acaranya dengan masyarakat sangat padat hingga akhir tahun dan ada kondisi luar biasa (KLB) hepatitis A. Permintaan ini ditolak Dewan, karena menganggap bupati sebenarnya bisa memberikan mandat kepada salah satu pejabat untuk hadir dalam sidang paripurna dan membacakan jawaban interpelasi secara tertulis.

Berbeda dengan hak interpelasi yang hanya bertanya, hak angket adalah hak penyelidikan yang dilakukan terhadap kebijakan bupati yang diduga melanggar aturan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat. DPRD Jember mendapat waktu maksimal 60 hari untuk bekerja. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar