Politik Pemerintahan

Pantau Sidang Tipiring Pelanggar Protokol Kesehatan, Pj Bupati Mojokerto Ingatkan Protokol Kesehatan

Mojokerto (beritajatim.com) – Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo memantau langsung jalannya sidang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggar protokol kesehatan hasil operasi yustisi pekan lalu. Sidang yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Senin (5/10/2020), dipimpin Hakim Ketua Yeni Puspita Wati.

Saat sidang diskors, Pjs Bupati Mojokerto menyampaikan permintaan maaf kepada para pelanggar, karena dengan berat hati harus memberikan sejumlah sanksi kepada pelanggar demi kebaikan bersama. Himawan mengajak para pelanggar maupun yang hadir di ruang sidang, untuk terus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan.

Terlebih lagi, setelah dinyatakan zona merah (risiko tinggi) Covid-19 beberapa waktu lalu. Saat ini status Kabupaten Mojokerto telah turun menjadi zona oranye (risiko sedang). Hal tersebut harus dipertahakan, bahkan wajib ditingkatkan ke level yang lebih baik demi tuntasnya sebaran Covid-19.

“Mohon jangan melanggar protokol kesehatan, ini untuk kebaikan bersama. Kita harus bisa jadi zona hijau (risiko terkendali). Nanti yang hijau bisa segera sekolah luring. Kasihan anak-anak dan para orang tua murid, sudah cukup jenuh dengan kebijakan sekolah daring (dalam jaringan) ini,” ungkapnya.

Kebijakan kegiatan belajar mengajar secara luring (luar jaringan), bagi wilayah zona hijau di Kabupaten Mojokerto belakangan terus disosialisasikan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat makin termotivasi, sehingga kompak berlomba menekan persebaran Covid-19. Bagi wilayah zona hijau, kebijakan sekolah tatap muka memang direncanakan bakal berlaku.

“Namun, tentu dengan beberapa catatan. Selain harus dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan juga wajib mengantongi rekomendasi dari satgas Covid-19. Aturan lainnya, hanya 25 persen dari total siswa yang bisa hadir pada kelas tatap muka. Tentunya dengan terlebih dulu mendapat izin para wali murid,” katanya.

Ketua Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Mojokerto ini menambahkan, Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kabupaten Mojokerto gencar melakukan operasi yustisi dengan menggelar rapid test on the spot. Rapid test dilakukan bukan sebagai sanksi melainkan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19.

“Operasi yustisi dan rapid test di tempat, bisa dijadikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Landasan hukum operasi yustisi ini adalah Perda Jawa Timur No.2/2020. Kami tidak hanya memberi sanksi administrasi, tapi juga kami tambah dengan rapid test. Tujuannya adalah pengetatan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar