Politik Pemerintahan

Pansus Pilkada Surati KPU Jember, Desak Data Silon Dibuka

Hanafi Komisioner KPU Jember

Jember (beritajatim.com) – Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah DPRD Jember, Jawa Timur, melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Mereka meminta kepada KPU untuk membuka data sistem informasi pencalonan (silon) untuk pasangan bakal calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

“Banyak laporan dari masyarakat kepada pansus, terutama masalah keterbukaan informasi: siapa yang mendukung calon perseorangan dan siapa yang tidak. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kepastian. Ini akan menimbulkan kecurigaan publik bahwa pelaksanaan pilkada tidak transparan,” kata Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember dari Gerindra, Ahmad Halim, Sabtu (11/7/2020).

Halim memperoleh informasi bahwa daftar pendukung Faida-Oktavianto yang akan diverifikasi akan dicantumkan di balai desa. “Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada yang tahu,” katanya.

“Secara kelembagaan, kami berhak mengawasi. Tapi mereka masih akan memepertimbangkan dan berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Tahapan (verifikasi faktual) berakhir pada 14 Juli,” kata Halim.

Halim meminta agar KPU transparan agar publik percaya. “Bisa saja publik mem-PTUN-kan (Pengadilan Tata Usaha Negara) hasil verifikasi itu. Ada ┬ácelah kekosongan hukum, terutama masalah petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik. Contoh: Mendagri sudah menyampaikan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) bukan kerahasiaan,” katanya.

Menanggapi permintaan itu, Ahmad Hanafi, salah satu komisioner KPU Jember mengatakan, surat DPRD Jember sudah dibahas dan akan dibalas. “Jumat kemarin Ketua, Divisi Hukum, dan Divisi Teknis ke Surabaya berkonsultasi dengan KPU Jawa Timur. Hari ini kami susun jawabannya,” katanya.

Hanafi mengatakan, pernah ada permintaan data soal pencalonan secara keseluruhan dan sudah ada keputusan KPU RI yang menjadi rujukan KPU Jember. “Kami juga ada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Itu jadi rujukan kami, data-data apa saja yang bisa kami publikasikan, mana yang tidak. Mana masuk kategori data dikecualikan dan mana yang tidak,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar