Politik Pemerintahan

Pansus Pilkada DPRD Jember Ajak Publik Awasi Penyaluran Bansos

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah DPRD Jember, Jawa Timur, mengajak masyarakat mengawasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah daerah pada masa pemilihan bupati saat ini.

“Sudah ada ketentuan bahwa pemberian bansos tidak boleh menggunakan nama calon. Ada imbauan dari Menteri Dalam Negeri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini akan kami awasi. Kami tidak bisa mengawasi sendiri, kalau tidak kontribusi masyarakat untuk bisa mengawasi juga,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (20/7/2020).

Pansus mengawasi semua tahapan dan membuka ruang pengaduan untuk masyarakat terkait temuan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah. “Termasuk kemarin dalam proses coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih), kami minta kepada Komisi Pemilihan Umum Jember agar benar-benar bekerja profesional,” kata Halim.

Halim minta KPU Jember memperhatikan domisili pemilih dan tempat pemungutan suara. “Kami dapat informasi ada TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal. Ini kan menyusahkan. Kami berharap kepada KPU agar TPS yang ada sangat terjangkau. Kalau sudah jauh, keengganan datang sangat tinggi. Kalau tingkat kehadiran pemilih kecil, legitimasi kerja penyelenggara pemilu rendah,” katanya.

Pekan depan, pansus akan minta penjelasan penggunaan anggaran pilkada kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu Jember. “Sejauh mana proses pencairan dan penggunaan serta distribusinya,” kata Halim. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar