Politik Pemerintahan

Pansus Pilkada Desak Bawaslu Jember Usut Dugaan Pencatutan KTP

Wakil Ketua Pansus Pilkada dari Gerindra Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Panitia Khusus Pemilihan Kepala DPRD Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu setempat agar menindaklanjuti dugaan pencatutan kartu tanda penduduk untuk berkas dukungan calon perseorangan.

“Bawaslu Jatim sudah menyatakan itu tindak pidana pemilu dan bisa diproses. Kalau sudah ada statement Bawaslu Jatim, otomatis Bawaslu Jember harus menindaklanjuti. Kami dorong untuk menindaklanjuti temuan seperti itu, karena ranahnya ada di Bawaslu,” kata Wakil Ketua Pansus Pilkada dari Gerindra Ahmad Halim, Sabtu (11/7/2020).

Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan menemukan 20 nama anggota panitia pemungutan suara, satu orang anggota panitia pemilihan kecamatan, dan lima orang anggota panitia pengawas tingkat desa yang masuk di berkas dukungan untuk Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Faida sendiri saat ini masih menjabat bupati Jember.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim, menegaskan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk tanpa izin untuk kepentingan dukungan calon perseorangan bisa dimasukkan dalam kategori pidana pemilu. Pelakunya bisa dipenjara dan didenda jika terbukti.

Ada dua pasal yang setidaknya bisa dipakai, yakni pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Halim meminta Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Jember tak saling lempar tanggung jawab. “KPU sendiri bertugas memverifikasi, sementara Bawaslu hanya mengawal dan melihat, tindakan penegakan aturannya tidak ada. Tapi Pansus Pilkada mendesak (pengusutan) itu karena rakyat butuh kepastian,” katanya.

Wakil Ketua Pansus Pilkada dari PDI Perjuangan Tabroni menegaskan, adanya penyelenggara dan pengawas pemilu yang masuk dalam berkas dukungan calon perseorangan adalah soal serius. “KPU dan Bawaslu harus membuktikan kepada masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, netral, profesional, independen. Ini tidak bisa dibuktikan kalau data-data (dukungan) tidak bisa diakses publik,” katanya. Ia meminta agar KPU Jember mempublikasi data-data itu.

Tabroni sudah minta agar ada pendampingan kepada 26 orang penyelenggara dan pengawas pemilihan kepala daerah yang merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada calon perseorangan untuk melapor. “Kalau benar-benar memang tanda tangan dipalsu, seharusnya mereka berani melapor,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar