Politik Pemerintahan

Setelah Tertunda

Pansus DPRD Bojonegoro Kembali Bikin Komitmen Bahas Raperda

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Imam Solikhin

Bojonegoro (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro kembali membangun komitmen bahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif pada Maret 2020 ini.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Imam Solikhin mengatakan, setelah paripurna pembahasan Raperda Bojonegoro 2020 tertunda, Badan Musyawarah melakukan rapat untuk membuat komitmen kembali. Diharapkan, komitmen yang sudah dibentuk tidak meleset kembali. “Badan Musyawarah menjadwalkan ulang rapat pansus yang tertunda,” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholihin, Minggu (8/3/2020).

Dari enam Raperda yang harus disahkan pada 2020, satu diantaranya dianggap krusial yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

“Raperda ini penting untuk segera dibahas, karena sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan serentak dilaksanakan seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A, Miftahul Huda, menyampaikan, raperda ini akan ditindaklanjuti dengan rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam perampingan ini nantinya, akan menghemat anggaran belanja daerah. “Nanti akan diarahkan pada perampingan OPD dan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Komisi A meminta agar eksekutif menyamakan persepsi dari masing-masing OPD dengan konsep baru yang akan diterapkan. Dengan tujuan mewujudkan percepatan pembangunan Kabupaten Bojonegoro di semua sektor baik infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pelayanan masyarakat dan sektor lain.

“OPD terkait agar segera menyiapkan langkah strategis dan taktis dalam menyambut perubahan perbup SOTK, sehingga kemungkinan-kemungkinan kendala teknis bisa di minimalisir,” pungkas Sekretaris Pansus I ini.

Perampingan yang dimaksud adalah dengan menggabungkan empat OPD menjadi dua OPD. Yakni Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM digabung dengan Dinas Perdagangan. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar