Politik Pemerintahan

Panitia Angket DPRD Jember Mulai Bekerja, Bisa Minta Jemput Paksa

Jember (beritajatim.com) – Panitia angket DPRD Jember, Jawa Timur, mulai bekerja, Selasa (31/12/2019). Sebanyak 25 orang anggota Dewan diberi waktu maksimal 60 hari untuk menyelidiki kebijakan daerah yang dianggap melanggar perundang-undangan dan berdampak terhadap masyarakat.

“Pimpinan Dewan tidak bisa mengintervensi. Kami hanya menerima laporan berkala terkait hal-hal yang diselidiki,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Itqon menyerahkan model penyelidikannya kepada panitia angket. “Mereka punya otoritas, mandiri, dan dilindungi undang-undang,” katanya.

“Panitia angket ini bebas (menentukan materi). Dalam perjalanan waktu ada temuan, asalkan rentang waktu (kebijakan) pada 2016-2019, tentang tata kelola Pemkab Jember, boleh sah saja,” kata Itqon.

“Panitia angket ini sakti, tidak main-main. Bukan gak penting. Panitia angket bisa memanggil aparat pemerintah Kabupaten Jember,” kata Itqon.

“Dan ingat, dalam peraturan perundang-undangan kita, jika ada pejabat yang dipanggil mangkir dua kali berturut-turut, maka yang ketiga kalinya panitia angket bisa meminta bantuan kepolisian untuk jemput paksa. Siapapun bisa dijemput paksa,” kata Itqon. Panggilan panitia angket wajib dihadiri.

Setelah panitia angket bekerja, hasilnya dilaporkan ke DPRD Jember dan dibahas dalam sidang paripurna. Rekomendasi panitia angket bisa langsung menyatakan pendapat jika terbukti ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. “Jika disetujui pernyataan pendapatnya, maka DPRD Jember akan menyatakan pendapat dan meminta fatwa ke MA dengan tembusan mendagri dan gubernur Jawa Timur,” kata Itqon. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar