Politik Pemerintahan

Pandemi, PKB: RPJMD Jember Harus Sedia Payung Sebelum Hujan

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan kepada Bupati Hendy Siswanto agar mempertimbangkan penanganan Covid-19 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Pemerintahan Pak Hendy dan Gus Firjaun (Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman) ini adalah pemerintahan dalam situasi darurat Covid. Maka dari itu biar pun di rancangan awal RPJMD disebut juga masalah Covid, namun belum secara teknis detail tentang penanganan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

“Masukan saja, di RPJMD ini ada penanganan Covid pada awal tahun 2022. Ekses Covid ini tidak selesai lima tahun. Kita juga tidak tahu apakah pandemi ini akan selesai dalam waktu dekat. Maka dari itu, sedia payung sebelum hujan biar tidak grusa-grusu,” kata Ayub.

Pemkab Jember harus benar-benar merinci pembangunan setiap tahun untuk penanganan Covid. “Misalkan di tahun pertama ada pembangunan tambahan unit gawat darurat, ICU dan sebagainya. Itu dituangkan di RPJMD. Kedua, jaring pengaman sosial bagaimana jika terjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau yang terberat adalah lockdown. Jadi tidak kelabakan,” kata Ayub.

“Insya Allah kalau itu mulai ditata sekarang, 2002 bisa enak. Jadi pandemi Covid mulai 2020 kita evaluasi bersama untuk 2022. Misalkan kalau PPKM sampai terus-menerus, tatap muka sekolah ditiadakan. Terus buat apa kita membangun sekolah, merenovasi ruang kelas? Kan anggarannya bisa dialihkan agar bagaimana murid-murid bisa mendapat akses internet,” kata Ayub.

“Maka di RPJMD perlu muncul, akses internet masuk sampai ke dusun-dusun. Akhirnya pembalajaran daring enak. Kedua, perlu ada subsidi biaya paket atau pulsa internet untuk anak-anak sekolah,” kata Ayub.

Ayub juga menyarankan agar dalam RPJMD, tenaga kesehatan juga mendapat perhatian. Begitu pula pemyiapan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. “Misalkan kegiatan vaksinasi berbasis kader-kader posyandu. Ini kan harus disiapkan perangkat dan payung hukumnya di RPJMD,” katanya.

Sementara terkait hal-hal di luar pandemi, PKB menyarankan agar target-target capaian program dalam RPJMD diperjelas. “Semua permasalahan di Jember digali, akar masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana,” katanya. Program-program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus dipertegas dan diperjelas. Anggaran infrastruktur yang masih bisa ditunda maka bisa dialihkan ke program penanganan Covid.

PKB juga meminta kepada bupati agar pemerintah daerah hadir dalam pendidikan di pesantren. “Segera, kalau bupati bisa mengajukan peraturan daerah tentang pesantren, karena di undang-undang sudah ada. Di sana teknis keberadaan pesantren bisa dituangkan dengan baik,” kata Ayub.

Kendati memberikan masukan-masukan, PKB tidak akan mengintervensi bupati dan wakil bupati. “Karena itu memang jadi ranah bupati terpilih yang sudah dipercaya rakyat, karena rakyat sejatinya memilih pasangan Hendy-Firjaun karena melihat visi dan misi mereka. Ini kepercayaan rakyat. Kami hanya memberi masukan,” kata Ayub. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar