Politik Pemerintahan

Pandemi, PDIP Minta Hendy Tak Politisasi Bansos untuk Pencitraan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember Widarto [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak ‘politik dagang sapi’ dengan menggunakan bantuan sosial atau jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Partai ini juga menolak bantuan sosial semasa Covid dijadikan pencitraan politik.

“Persoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekadar menebar bantuan sosial (bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember Widarto, Rabu (10/2/2021).

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman pada 2021-2024. Widarto meminta agar penanganan Covid harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.

PDIP juga  meminta agar pemerintah daerah dan DPRD Jember saling menghormati. “Tapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian bansos atau jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis,” katanya.

PDI Perjuangan Kabupaten Jember akan beroposisi, namun berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan Rakyat. “PDI Perjuangan Jember akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” kata Widarto.

Salah satunya, lanjut Widarto, Fraksi PDI Perjuangan akan memprakarsai beberapa rancangan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. “Perda ini juga menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Widarto. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar