Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pandemi Ancam Jadwal Rangkaian Pembahasan Anggaran Daerah di Jember

Ahmad Halim (kiri) dan Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Pandemi Covid-19 mengancam jadwal rangkaian pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada kekhawatiran pembahasan dan pengesahan tidak tepat waktu.

Ada empat pembahasan peraturan daerah yang harus diselesaikan oleh Pemkab dan DPRD Jember, yakni Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perubahan APBD 2021, dan APBD 2022.

 

LPP APBD 2020 adalah pintu masuk pembahasan Perubahan APBD 2021. Sementara RPJMD merupakan landasan untuk membahas APBD 2022. Namun sampai saat ini, pembahasan LPP APBD 2021 terhenti pada sidang paripurna pembacaan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Usai paripurna tersebut, diketahui salah satu juru bicara fraksi terkonfirmasi positif Covid-19. Total ada empat orang anggota DPRD Jember terpapar Covid-19 sepanjang Juni-Juli ini. Alhasil jadwal sidang paripurna lanjutan pun belum diketahui, karena kegiatan di gedung parlemen dihentikan sementara. Apalagi pada 3-20 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan PKMM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di Jawa dan Bali.

“Ini pertama kali PPKM Darurat seperti ini. Otomatis untuk tahapan-tahapan tidak mungkin on time,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Selasa (6/7/2021).

Itqon mengatakan, idealnya tahapan tersebut itu terlambat. “Kalau telat, pelayanan publik juga telat. Padahal publik harus dilayani juga dalam kondisi seperti ini. Inilah yang kemudian membuat pimpinan DPRD tidak berani menunda kegiatan ini (pembahasan LPP APBD 2020) sampai berakhirnya PPKM Darurat. Kami kasih toleransi mungkin sampai Senin depan (12/7/2021),” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Tentu dalam situasi darurat, apalagi teman-teman anggota Dewan banyak terpapar (empat orang, red), otomatis agenda pembahasan mengalami gangguan. Tapi kami akan mencoba membuat formula baru pembahasan-pembahasan tersebut. Kemungkinan rapat-rapatnya dengan Zoom,” katanya.

“Kedua, efisiensi waktu. Mungkin kami akan lakukan percepatan. Nanti akan komunikasikan dengan bupati maupun eksekutif maupun tim anggaran. Bukan hanya Dewan, bahkan teman-teman Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) banyak yang terpapar kena Covid. Kita berdoa kondisinya membaik,” kata Halim. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar