Politik Pemerintahan

Panasnya Pilkada Gresik Ciptakan Dinamika di Masyarakat

Gresik (beritajatim.com) – Kampanye Pilkada Gresik 2020 sudah hampir sebulan berjalan. Melibatkan pasangan calon M.Qosim-Asluchul Alif (QA) maupun Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT). Situasi kampanye membawa dinamika tersendiri di kalangan masyarakat.

Salah satu dinamika yang terjadi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang rencananya digelar pada 29 Oktober 2020 di Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme, Gresik. Acara yang akan digelar di halaman Langgar Baiturrahim di kawasan RW-10 desa tersebut disoal. Sebab, panitia pelaksana berencana mendatangkan Cabup M.Qosim sebagai pembicara.

Kondisi tersebut membuat Kepala Desa (Kades) Cerme Lor Arifin mengelurkan surat nomor 050/522/437.104.18/2020 yang menjelaskan bahwa tidak memberikan izin atas kegiatan.

“Bukan melarang kegiatan Maulid-an nya, namun setelah berkordinasi dengan pihak panitia, kami mengimbau agar mencari alternatif pembicara lain,” ujarnya, Selasa (27/10/2020).

Masih menurut Arifin, keputusan tersebut pun diberikan setelah pihaknya berkoordinasi dengan pihak Forkopimcam setempat. Baik Kecamatan hingga pihak Polsek Cerme.

“Sudah klir, panitia bersedia dengan arahan dari kami. Pertimbangan tersebut juga didasari pada kondisi masyarakat sekitar. Sebab, rawan multafsir hingga sentimen negatif. Termasuk dugaan tendensius terhadap salah satu paslon. Sehingga, kami bersikap netral, tidak ada maksud dan tujuan lain yang berhubungan sama pilkada,” paparnya.

Sementara itu, Muhammad Syafi’ Jamhari Anggota Bawaslu Gresik Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menjelaskan bahwa aktifitas kampanye di kawasan tempat ibadah tentu dilarang. Hal itu secara tegas diatur dalam PKPU 11/2020 tentang Kampanye.

“Tetap dilarang baik kampanye terbuka, pemasangan APK hingga bentuk kampanye lainnya. Sanksi yang diterima pun berupa pembubaran kegiatan hingga pencopotan alat peraga dan bahan kampanye,” katanya.

Kendati demikian lanjut, Jamhari, jika kegiatan tersebut murni kegiatan keagamaan, tentu tidak serta merta disebut sebagai pelanggaran kampanye.

“Tergantung pesan yang disampaikan. Jika ceramah keagamaan disampaikan salah satu Paslon kita pasti mengimbau melalui surat,” paparnya. Dan kita awasi langsung terkait isi ceramah tersebut melanggar aturan main atau tidak,” urainya

Saat ditanya menanggapi surat yang diterbitkan Kades Cerme Lor, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. “Kalau Kades tidak mengizinkan, mungkin ada pertimbangan tertentu,” ujarnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar