Politik Pemerintahan

PAN Ikhlaskan Bupati Faida, Berkarya-Perindo Desak Kawal HMP di MA

Lilik Niamah

Jember (beritajatim.com) – Partai Amanat Nasional adalah salah satu partai pengusung Bupati Faida saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, lima tahun lalu. Namun kali ini partai tersebut mendukung hak menyatakan pendapat DPRD Jember yang berujung usulan pemakzulan Bupati Faida.

“Kami sudah ikhlas. Artinya kami mendorong teman-teman Dewan sebagai etalase partai politik untuk melakukan hak menyatakan pendapat yang sejak awal sudah kami dukung, mulai dari hak interpelasi dan hak angket,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Lilik Ni’amah, saat konferensi pers 11 partai politik parlemen, di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Jember Firdaus menegaskan, bahwa dukungan terhadap hak menyatakan pendapat (HMP) tak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. “Ini murni gerakan konstitusional yang dibangun dari beberapa tahapan yang akhirnya mengerucut pada hak menyatakan pendapat,” katanya.

Berkarya mendesak kepada DPRD Jember agar rekomendasi pemakzulan dalam HMP segera dibawa ke Mahkamah Agung. Hal senada dilontarkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Jember Rendra. Ia minta agar semua pihak, termasuk media massa, mengawal tuntas HMP tersebut hingga proses di MA.

Pimpinan sebelas partai berkumpul di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020) siang. Mereka berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Berkarya. Mereka memberikan dukungan resmi kepada DPRD Jember terkait penggunaan hak menyatakan pendapat.

Bupati Faida sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke DPRD Jember menilai usulan hak menyatakan pendapat itu tak prosedural. Dia juga merasa telah dirugikan, karena tidak mendapat dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat (HMP).

“Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa kerugian bagi bupati, maka dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar