Politik Pemerintahan

Sengketa Pileg di Kabupaten Malang

PAN dan PKB Cabut Gugatan

Malang (beriajatim.com) – Penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih periode 2019-2024 bakal lebih cepat. Hal itu setelah dua gugatan, yang diajukan calon legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pileg 2019 lalu, telah dicabut.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang, Abdul Fatah, usai sidang MK di Jakarta, Selasa (9/7/2019) siang. Dicabutnya gugatan tersebut, tidak lagi ada sidang atau pemeriksaan lanjutan atas perselisihan tersebut.

“Dua gugatan dari PAN dan PKB sudah dicabut. Pencabutan disampaikan dalam sidang terbuka di MK,” tegas Abdul Fatah.

Sebagai informasi, penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih harus tertunda. Alasannya, karena masih ada gugatan dari calon legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Calon legislatif (Caleg) menggugat karena perolehan suaranya tidak sama dengan perhitungannya.

Caleg DPRD Kabupaten Malang yang mengajukan gugatan, berasal dari Dapil VI (Lawang, Singosari dan Pakis) yang maju lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada sidang pendahuluan, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang, memberikan kesempatan pada pemohon untuk membacakan permohonan gugatan. Kuasa hukum dari pemohon, yakni baik PAN dan PKB sama-sama menyatakan mencabut gugatannya.

“Alasan pencabutan tidak disampaikan dalam sidang. Kuasa hukum pemohon hanya menyampaikan mencabut gugatannya. Pencabutan disampaikan masing-masing kuasa hukum, karena sidangnya juga terpisah,” beber Fatah.

Dengan pencabutan tersebut, lanjut Fatah, maka gugatan atas PHPU tersebut sudah gugur. Hanya saja, apakah pencabutan gugatan itu nantinya dicantumkan dalam putusan, masih belum diketahui. Karena kewenangan berada pada MK.

Namun demikian, dengan pencabutan gugatan itu, KPU Kabupaten Malang secepatnya akan menyampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim. Sehingga penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih, bisa segera diproses.

“Waktunya kapan (penetapan anggota DPRD, red), masih harus menunggu petunjuk dari KPU RI. Pastinya bisa dipercepat, karena sudah tidak ada lagi sidang lanjutan gugatan,” pungkas mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang ini. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar