Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pamitan dengan Media, Plt Bupati Mojokerto: Saya Titip Mojokerto

Plt Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo.

Mojokerto (beritajatim.com) – Selama masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, jabatan Bupati Mojokerto diisi Plt Bupati Mojokerto. Ini lantaran Bupati Mojokerto, Pungkasiadi maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Mojokerto periode 2020-2025.

Jabatan Bupati Mojokerto diisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo. Selama 71 hari, Himawan mengisi kekosongan jabatan sebagai Bupati Mojokerto. Tugasnya berakhir pada, Jumat (4/12/2020), seiring berakhirnya masa kampanye.

Di hadapan media, Himawan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ia menjabat sebagai Plt Bupati Mojokerto.

“Ada 3 tugas yang saya emban sebagai Plt Bupati Mojokerto. Semua kaitannya dengan tugas-tugas sehari-hari Plt bisa saya laksanakan dengan baik. Tugas kedua saya, mengawal proses APBD dan PAPBD 2021,” ungkapnya.

Masih kata Himawan, di hadapan wakil rakyat ia memperjuangan anggaran PAPBD dan APBD 2021 disetujui dan saat ini sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi atas RAPBD tahun 2021. Tugasnya ketiga sebagai Pjs Bupati, lanjut Himawan, yakni menjaga netralitas ASN.

“Tugas kedua yang ketiga adalah menjaga netralitas ASN dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah dan juga saya menciptakan kondisi yang kondusif infasialitasnya saya pribadi disini dan teman-teman ASN di sini. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya menjadi tugas saya dan hari ini hari terakhir saya sebagai Plt Bupati,” katanya.

Himawan pun menitipkan pesan kepada media di Mojokerto, ada banyak feedback (umpan balik) yang bisa disampaikan kepada pemda. Yakni persoalan tata kelola pemerintahan yang terus harusnya lebih modernisasi. Konektivitas antar wilayah dan informasi antar wilayah perlu dibangun dengan baik.

“Mojokerto itu tidak se-pelosok Banyuwangi. Banyuwangi itu semua desa sudah terkoneviniti dalam bentuk informasi teknologi. Yang menurut saya itu perlu jadi catatan ke depan, kemudian yang kedua perlu dibangun sinergitas antar OPD. Itu yang perlu di tata kelola pemerintahan karena penting supaya pekerjaan yang meningkat dan saling mendukung,” paparnya.

Khususnya, lanjut Himawan, dalam rangka menata belanja-belanja pemerintahan yang kemudian menjadi pengungkit kemampuan yang baik. Karena dalam masa Covid-19 saat ini, terjadi banyak persoalan sehingga iapun meminta maaf tidak bisa mendorong penyerapan yang maksimal. Sisa 20 persen dari Rp 2,6 triliun.

“Atau sekitar Rp500,2 miliar tidak terserap. Artinya maka tidak ter belanjakan, ketika tidak terjadi maka ada nilai-nilai ekonomi yang tidak bisa di support dengan belanja pemerintah dan inilah yang sekarang di warning oleh Pak Jokowi terhadap belanja-belanja daerah di semua pemerintahan yang berapa bisa mencapai 90 sampai 95 persen,” ucapnya.

Sehingga, Himawan berharap, media di Mojokerto bisa memberikan support agar hal-hal seperti itu bisa dipraktekkan. Pihaknya berharap kebersamaan OPD di Pemkab Mojokerto menjadi yang diinginkan dan diharapkan terus menjadi pendukung khususnya di pemerintahan itu sendiri. Himawan menegaskan, media menjadi kekuatan ke-empat dari suatu struktur pemerintahan.

“Dari yudikatif, eksekutif dan yudisial itu adalah pers kekuatan ke-empat menjadi pendorong suksesnya pemerintahan. Saya merasa selama 70 hari di sini bersama teman-teman yang tepat dan ketika saya di awal itu saya ditanya wartawan. ‘Pak apakah Bapak ditempatkan disini untuk mendukung salah satu calon?’ Kita buktikan saja, siapapun yang hadir tidak di ruangan sini, saya tidak ke sana,” tegasnya. [tin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar