Politik Pemerintahan

Pamekasan Dinilai Penuhi Syarat Lakukan Pemekaran

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam (tengah) bersama Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman (kanan) menerima TimTim Penyusun Naskah Akademik dari IAIN Madura dan UNIRA di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Rabu (17/2/2021).

Pamekasan (beritajatim.com) – Tim Penyusun Naskah Akademik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (UNIRA), menilai kabupaten Pamekasan sudah memenuhi syarat dasar untuk dilakukan pemekaran wilayah.

Hal tersebut berdasar hasil penelitian sekaligus kajian kolaboratif yang tertuang dalam Hasil Naskah Akademik tentang ‘Pemekaran Wilayah Pamekasan menjadi Kota dan Kabupaten’, yang diserahkan langsung kepada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1, Rabu (17/2/2021).

“Keterlibatan kami dalam penyiapan naskah ini sebagai wujud tanggungjawab akademik, salah satunya terlibat aktif dalam percepatan usulan pembentukan Provinsi Madura. Tentu tidak hanya sekedar memenuhi syarat usulan itu, tapi juga bermakna pada percepatan pembangunan wilayah Pamekasan,” kata Rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim.

Selain itu, hasil kajian kolaboratif tersebut juga menunjukkan pemekaran wilayah Pamekasan sudah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, serta persyaratan dasar kapasitas daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, termasuk juga pada sektor keuangan daerah.

“Pada sektor (keuangan) ini tercermin dari angka ketergantungan fiskal kabupaten Pamekasan yang relatif masih tinggi, di mana proporsi dana perimbangan mencapai lebih dari 60 persen. Namun begitu, pemekaran wilayah tidak selayaknya hanya mempertimbangkan ketergantungan fiskal semata,” ungkapnya.

Tujuan lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor percepatan pelayanan, demokrasi, perekonomian darah, serta pengelolaan potensi daerah. “Faktor lain yang menjadi dasar pemekaran ini, yakni adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah utara (pantura) dan wilayah selatan Pamekasan,” tegasnya.

“Ditambah dengan laju pertumbuhan pembangunan Madura cenderung lebih lambat dari rata-rata daerah lain di Jawa Timur, hal itu terjadi sejak zaman Belanda, di mana Pulau Madura tertinggal dibandingkan wilayah lain di Jatim dan terus berlanjut hingga saat ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pulau Madura juga mendapatkan predikat sebagai daerah dengan urutan tertinggi tingkat kemiskinan di Jatim. Termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga lebih rendah dari rata-rata wilayah lain di Jatim. “Namun yang pasti, Madura memiliki kekhasan sosial budaya mempuni dibandingkan kabupaten lain di Jatim,” imbuhnya.

“Jika beragam potensi yang ada di Madura, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun anggaran dikelola dengan baik, nantinya dapat menjadi modal penting bagi implementasi pembentukan provinsi Madura. Sementara wilayah yang paling siap menambah kota atau kabupaten di Madura adalah kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

“Kenapa Pamekasan dinilai sebagai kabupaten yang layak dimekarkan, salah satunya karena pertumbuhan sektor ekonomi dan IPM di kabupaten Pamekasan lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Madura. Apalagi pihak DPRD Pamekasan juga lebih bersedia untuk melakukan pemekaran wilayah di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar